BPK Hitung Kerugian, Dugaan Korupsi Kasus Keramba

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat ini mulai menghitung kerugian negara pada kasus

BPK Hitung Kerugian, Dugaan Korupsi Kasus Keramba
FOTO HUMAS KEJATI ACEH
PENYIDIK Kejati Aceh menyita keramba jaring apung lepas pantai milik KKP RI di Dermaga CT3 Sabang, Kamis (4/7). 

BANDA ACEH - Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat ini mulai menghitung kerugian negara pada kasus dugaan korupsi proyek keramba jaring apung (KJA) lepas pantai (offshore) di Sabang tahun 2017.

Informasi tersebut disampaikan Kasi Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Aceh H Munawal Hadi SH MH kepada Serambi, Rabu (31/7). “Iya, kita sudah ekspose ke BPK, biar kasusnya cepat selesai,” kata Munawal.

Dia tidak bisa memastikan berapa lama BPK melakukan audit kerugian keuangan negara. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pihaknya menuggu pemberitahuan dari lembaga tersebut, apakah ada dokumen yang masih kurang untuk dilengkapi.

Sebelumnya, penyidik Kejati Aceh telah menyita uang Rp 36.260.875.000 dari PT Perikanan Nusantara (Perinus) sebagai barang bukti. PT Perinus merupakan rekanan proyek milik Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI itu.

Uang dalam pecahan Rp 100 ribu (29 bal), pecahan Rp 50 ribu (14 bal), dan recehan sejumlah Rp 10.875.000 itu disita dalam bentuk tunai. Penyitaan itu yang terbesar dilakukan Kejati Aceh dalam penyelamatan kerugian keuangan negara.

Selain menyita uang, Munawal juga menyampaikan, sebelumnya penyidik juga telah menyita keramba yang tak fungsional dan kapal operasional (work boat dan feed barge) terkait proyek itu.

Selain menyita barang bukti, penyidik juga sudah memeriksa 19 saksi yang terkait dengan kasus itu, termasuk Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Slamet Soebjakto.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved