Raqan APBK-P Kota Diserahkan ke Dewan

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Jumat (2/8), menyerahkan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Perubahan APBK Banda Aceh

Raqan APBK-P Kota Diserahkan ke Dewan
IST
WALI Kota Banda Aceh, Aminullah Usman saling berpegangan tangan dengan Ketua DPRK, Arif Fadillah dan dua Wakil Ketua, Heri Julius dan T Hendra Budiansyah seusai menyerahkan dokumen Rancangan Qanun tentang perubahan APBK 2019 pada rapat paripurna, di gedung DPRK Banda Aceh, Jumat (2/8). 

BANDA ACEH - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Jumat (2/8), menyerahkan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 ke Ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadillah pada sidang paripurna di gedung dewan setempat. Pada kesempatan itu juga ditandatangani MoU antara kedua belah pihak terkait pembahasan Raqan dimaksud.

Dalam penjelasannya ke dewan, wali kota mengatakan penyusunan Raqan Perubahan APBK ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan kota yang merupakan prioritas, dan tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBK (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.

"Dalam rancangan peraturan daerah atau qanun ini telah tersusun pada struktur perubahan APBK yang terdiri dari pendapatan, belanja maupun pembiayaan, dalam rangka mengakomodir kepentingan pelayanan terhadap masyarakat Banda Aceh," kata Aminullah.

Menurutnya, dengan semakin kompleksnya program dan kegiatan pembangunan serta dalam upaya optimalisasi pemanfaatan anggaran, pihaknya dihadapkan pada berbagai kebutuhan yang mendesak khususnya penyiapan sarana dan prasarana yang memadai bagi suatu pemerintahan.

"Hal tersebut menuntut kita semua untuk bekerja lebih keras guna mencapai sasaran kegiatan pembangunan tanpa mengurangi sikap kehati-hatian dalam menjalankan program-program kegiatan yang telah direncanakan dalam Perubahan APBK Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019," ungkapnya.

Sikap kehati-hatian tersebut, sambungnya, merupakan salah satu upaya yang harus kita laksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. "Akhirnya kami berharap semoga Raqan APBK-P 2019 ini dapat segera disetujui untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah atau qanun," pungkasnya.

Adapun Pendapatan Daerah yang direncanakan dalam APBK-P 2019 sebesar Rp 1.301.052.703.323. Angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp 7.910.208.175 atau 0,61 persen dari Pendapatan Daerah dalam APBK 2019 murni yang ditetapkan sebesar Rp 1.293.142.495.148.(aji)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved