Opini

Akar Masalah Kemiskinan Aceh

Beberapa waktu lalu kita dikagetkan oleh pernyataan Direktur Eksekutif Asian Development Bank (ADB) tentang keheranan dunia

Akar Masalah Kemiskinan Aceh
IST
Alumni Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada

Raman Dhawis Sandika

Alumni Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada

Beberapa waktu lalu kita dikagetkan oleh pernyataan Direktur Eksekutif Asian Development Bank (ADB) tentang keheranan dunia akan tingginya angka kemiskinan di Aceh. Keheranan tersebut bukan tanpa alasan, anggaran daerah yang begitu besar bahkan terbesar di di antara provinsi lain di pulau Sumatera ternyata tidak mampu digunakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Aceh.

Data BPS pada Maret 2019 menunjukkan kemiskinan Aceh mencapai 15,32 persen, artinya sebanyak 819 ribu masyarakat Aceh terbelenggu dalam kubangan kemiskinan. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan berbagai pihak tentang apa yang melatarbelakangi penyebab kemiskinan di negeri syariah?

Setidaknya terdapat tiga pandangan yang saat ini berkembang. Pandangan pertama, melihat kemiskinan merupakan buntut dari mandeknya investasi di Aceh. Banyak juga yang berpandangan bahwa kemiskinan diakibatkan oleh kultur individu masyarakat Aceh yang belum siap menyongsong kemajuan, dan ada pula yang berpandangan bahwa kemiskinan di Aceh tercipta akibat struktur sosial masyarakat Aceh sendiri.

Tulisan ini berpandangan bahwa kemiskinan di Aceh secara signifikan tidak hanya berkaitan dengan investasi dan kultur, tetapi kemiskinan lahir dan direproduksi oleh struktur sosial.

Mandeknya investasi sering dijadikan kambing hitam sebagai pencipta kemiskinan, investasi dinilai dapat menjadi jalan pintas menuju kesejahteraan. Asumsi ini yang kemudian mengilhami logis berfikir pemerintah, akibatnya Pemerintah Aceh terus berupaya melahirkan regulasi atau kebijakan yang memberi kemudahan dalam berinvestasi di Aceh. Keseriusan pemerintah Aceh juga tergambarkan saat (Plt) Gubernur Aceh hadir bersama Presiden RI Joko Widodo pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN di Bangkok-Thailand, Juni lalu.

Pertemuan ini tentunya dijadikan sebagai ajang promosi untuk menarik perhatian para investor agar melirik Aceh. Hal ini sejalan dengan pandangan Rostow yang menjelaskan bahwa upaya untuk "tinggal landas" dalam konsep pembangunan negara mengharuskan adanya investasi agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun faktanya gelombang investasi Aceh memang mengalami pasang surut. Dikutip dari serambinews.com, edisi 30 Juni 2019, Plt Gubernur Aceh menyatakan bahwa terjadi penurunan secara drastis jumlah investasi di Aceh, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri. Pada tahun 2017 investor dalam negeri yang menanamkan modalnya di Aceh mencapai 336 investor, tetapi tahun 2018 menurun menjadi 211 investor.

Jika kita menganalisis data kemiskinan pada periode yang sama yaitu tahun 2017-2019, data statistik menunjukan trend positif terhadap penurunan angka kemiskinan meskipun jumlah investasi menurun drastis. Bahkan, data terbaru menunjukkan jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2019 mencapai 819 ribu orang (15,32 persen) atau turun sebanyak 12 ribu orang dibanding September 2018 yang jumlahnya 831 ribu orang (15,68 persen).

Halaman
123
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved