Opini

Akar Masalah Kemiskinan Aceh

Beberapa waktu lalu kita dikagetkan oleh pernyataan Direktur Eksekutif Asian Development Bank (ADB) tentang keheranan dunia

Akar Masalah Kemiskinan Aceh
IST
Alumni Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada

Di sisi lain keberadaan perusahaan besar yang merupakan buah dari investasi ternyata juga belum mampu mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan. Terbukti dari tingginya angka konflik antara perusahaan dan masyarakat di Aceh. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2016 menempatkan Aceh pada posisi ke-5 sebagai provinsi paling tinggi konflik agraria, yaitu sebanyak 24 kasus. Artinya laju investasi tidak serta merta menjadi alasan menjamurnya kemiskinan di Aceh.

Demikian juga dengan perspektif kultur yang berpandangan bahwa kemiskinan sebagai produk budaya, seseorang miskin karena kesalahan dan keterbatasan dirinya sendiri. Kemiskinan dipahami timbul dari buruknya etos kerja, hampa kreativitas, dan jiwa kewirausahaan yang rendah. Sebaliknya individu yang memiliki etos kerja yang tinggi, kreativitas yang mumpuni, dan mampu mencari celah kewirausahaan, diyakini akan mengantarkannya menjadi kaya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Lewis dalam bukunya Culture of Poverty. Lewis beranggapan bahwa orang miskin dapat keluar dari kemiskinan jika mereka mengubah 'budaya kemiskinan' seperti malas, mudah menyerah pada nasib, dan kurangnya etos kerja. Namun faktanya banyak orang miskin telah menghabiskan waktu mereka untuk bekerja keras, namun tetap berada dalam kubangan kemiskinan.

Di Indonesia misalnya, buruh-buruh tani dan buruh-buruh pabrik telah bekerja begitu keras hanya untuk memperoleh upah seadanya yang hanya cukup untuk bertahan hidup. Kondisi hidup yang serba kekurangan membuat mereka umumnya tertekan dan pada akhirnya tidak mampu untuk berkreasi dan berinovasi.

Pandangan di atas menegaskan bahwa pendekatan investasi dan kultural kurang memadai dalam menjelaskan penyebab kemiskinan Aceh. Banyak orang miskin gagal keluar dari jurang kemiskinan lantaran tidak menguasai sumberdaya-sumberdaya ekonomi kunci seperti misalnya tanah, modal, maupun teknologi. Barbara Harris-White, seorang Profesor di Oxford, dalam artikelnya yang berjudul Poverty and Capitalism berargumen bahwa kemiskinan tidak mungkin diberantas tanpa mempersoalkan proses-proses kapitalisme yang menyebabkan kemiskinan.

Proses-proses yang dimaksud salah satunya ialah penciptaan buruh sebagai komoditas yang dijual kepada mereka yang menguasai sumberdaya-sumberdaya produksi. Fokus pada ketimpangan posisi struktural antara pemilik modal dan mereka yang tak punya modal mewakili apa yang sering disebut sebagai pendekatan `kemiskinan struktural'.

Data BPS menggambarkan adanya perkembangan jumlah penduduk bekerja menurut lapangan usaha utama provinsi Aceh sektor pertanian terus mengalami peningkatan persentase 4,48 persen. Pada periode Agustus 2017 penduduk Aceh yang bekerja di sektor pertanian sebesar 38,87 persen dan meningkat menjadi 43,71 pada Februari 2018. Peningkatan jumlah penduduk petani tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lahan produksi. Bahkan, setiap tahun alih fungsi lahan pertanian semakin marak dilakukan.

Data hasil pemotretan satelit oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat pada 2018, luas sawah produktif di Aceh tinggal sekitar 193.146 hektare lagi dari sebelumnya pada 2016 sesuai data BPS sekitar 293.067 hektare (Serambinews.com, edisi 8 Januari 2019). Data dari DPMPTSP Aceh tahun 2017, sejak Juli 2017 hingga Maret 2018 telah mengeluarkan izin dan rekomendasi investasi sebanyak 2118 di bidang investasi nonsumber daya alam dan 1.131 izin di bidang investasi sumber daya alam. Hal ini semakin mempertegas bahwa semakin kecil kesempatan masyarakat miskin untuk mengakses sumber ekonomi produksi.

Kemudian tatanan struktur sosial masyarakat pasca damai Aceh telah melahirkan kelas sosial atau "penguasa" baru di masyarakat. Edward Aspinal dalam artikelnya "Combatants to Contractors" pada 2009 mengambarkan adanya transformasi ekonomi yang cukup signifikan di tatanan masyarakat Aceh, dimana elit kombatan aktif memainkan peran sebagai penguasa sumber ekonomi produktif, salah satunya menjadi kontraktor.

Pernyataan ini kemudian didukung oleh hasil penelitian Irfa'i Afham dalam thesisnya "Elit Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai Kelas Penguasa Baru di Aceh Pasca MoU Helsinki". Terbentuknya kelas sosial ini semakin mempersempit akses bagi masyarakat miskin untuk mengakses sumberdaya ekomomi.

Halaman
123
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved