Laporan Idris Ismail | Pidie Jaya 

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU – Jadwal penetapan 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)  Pidie Jaya (Pijay) periode 2019-2024 oleh KIP setempat molor.

Ini terjadi menyusul belum diterimanya salinan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan sengketa Hasil Pemilihan Umum  di 8 TPS di Daerah Pemilihan (Dapil) III, Kecamatan Bandar Baru yang diajukan Partai Bulan Bintang (PBB).

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP)  Pijay, Iskandar SSos kepada Serambinews.com, Senin (5/8/3019) mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu salinan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Informasi kami terima, hasil putusan MK untuk KIP Pijay kemungkinan besar disampaikan pada 8 Agustus mendatang," ujarnya.

Semua uji materi persidangan, mulai dari jawaban pemohon,  termohon, pemeriksaan saksi serta saksi ahli, telah dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim MK. 

Jika gugatan PBB ini dikabulkan, maka tidak tertutup kemungkinan besar jadwal penetapan anggota DPRK akan semakin molor. 

Karena kemungkinan akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)  pada 8 TPS yang diduga bermasalah. 

“Tapi jika gugatan itu tak dikabulkan, maka pada 12 atau 13  Agustus 2019, KIP dengan melakukan rapat pleno terbuka untuk menetapkan 25 anggota dewan terpilih yang direncanakan digelar di gedung dewan," jelasnya.(*)

Baca: 50 Rumah Terbakar saat Jakarta Mati Lampu, Api Diduga dari Lilin, Ada Warga Terluka dan Patah Kaki

Baca: Bupati Tutup Pacuan Kuda di Gayo Lues, Ini Para Juaranya

Baca: Fun Walk Ramaikan Aneka Lomba Hari Kemerdekaan  

Baca: Untuk Mengetahui Akhir Kisah Matahari, Astronom Pelajari Bintang Langka