Ketua DPRK Simeulue ke Kemendagri, Konsultasi Terkait Pemakzulan Bupati Erli Hasyim

Ketua dan lima anggota DPRK Simeulue berangkat ke Jakarta untuk meneruskan hasil rapat paripurna terkait video pribadi Bupati Simeulue

Ketua DPRK Simeulue ke Kemendagri, Konsultasi Terkait Pemakzulan Bupati Erli Hasyim
Dok Serambi
Bupati Simeulue, Erli Hasyim 

SINABANG - Ketua dan lima anggota DPRK Simeulue berangkat ke Jakarta untuk meneruskan hasil rapat paripurna terkait video pribadi Bupati Simeulue Erli Hasyim. Hasil rapat paripurna dimaksud adalah menyetujui untuk meneruskan usul pemakzulan Bupati Simeulue ke Mahkamah Agung (MA).

Informasi diperoleh Serambi Selasa (6/8), Ketua dan lima anggota DPRK Simeulue berangkat ke Jakarta pada, Minggu (4/8). Mereka adalah Murniati (Ketua DPRK), Irawan Rudiono, Hasdian Yasi, Ihya Ulumuddin, Abdul Razaq, dan Azharudin Agur.

Hasdian Yasin yang dihubungi Serambi kemarin mengatakan, sebelum menyerahkan menyerahkan hasil paripurna DPRK dan hasil Pansus ke Mahkamah Agung, mereka akan terlebih dahulu berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. "Belum ke MA. (Agenda) saat ini mau konsultasi di Kemendagri. Sedang diagendakan konsultasi dengan Dirjen," ujar Hasdian.

Menurut Hasdian, konsultasi ke Kemendagri diperlukan sebelum mereka menyerahkan laporan resmi ke MA.

Hal senada juga disampaikan Irawan Rudiono, mantan Ketua Pansus yang juga ikut dalam rombongan tersebut. "Belum. Masih ada pembenahan laporan. Nanti akan dikabarkan selanjutnya," ujar Irawan.

Hingga berita ini diturunkan tadi malam, Serambi belum memperoleh tanggapan dari Bupati Simeulue Erli Hasyim. Namun pada Jumat (2/8) lalu, Erli Hasyim mengatakan ada sesuatu yang dipaksakan dalam paripurna DPRK yang berlangsung pada, Kamis (1/8). Menurutnya, kewenangan rapat paripurna itu adalah memutuskan, bukan malah meneruskan hasil pansus.

Erli juga mengatakn dirinya sudah menunjuk tim pengacara untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Saat ini, tim pengacaranya sudah mengumpulkan alat bukti yang akan dilaporkan ke polisi.“Jangan dipahami persoalan ini menyangkut pribadi Erli Hasyim, tetapi pahami kapasitas saya sebagai bupati adalah mitra kerja dari DPRK. Mestinya, pimpinan (DPRK) itu duduk, bicarakan apa persoalan," kata Erli Hasyim.

Erli juga mengatakan, tim Pansus harusnya bekerja ekstra memanggil semua saksi, lalu diminta keterangannya secara terbuka. "Jadi tidak boleh hanya dapat dari kliping," ulas Erli Hasyim.(sm)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved