Aceh Butuh Qanun Tata Niaga

Kompleksya masalah dalam urusan tata niaga hampir di seluruh Indonesia, membuat kontribusi sektor ini untuk mempertajam pertumbuhan

Aceh Butuh Qanun Tata Niaga
IST
NURCHALIS Ketua ISMI MPW Aceh

BANDA ACEH - Kompleksya masalah dalam urusan tata niaga hampir di seluruh Indonesia, membuat kontribusi sektor ini untuk mempertajam pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat akan sulit tercapai. Begitu juga dalam konteks Aceh, kegiatan tata niaga baik ekspor maupun impor masih sangat jauh dari harapan. Karena itu, sudah saatnya Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota untuk berpikir melahirkan regulasi seperti qanun atau peraturan gubenur (pergub) tentang tata niaga.

Pendapat itu disampaikan Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Aceh, Nurchalis SP MSi, kepada Serambi, kemarin. "Jika sudah ada qanun atau pergub tentang tata niaga, Aceh akan bisa berpacu dengan daerah lain untuk memperkuat posisi tawar dan meyakinkan investor bahwa mereka mendapat kepastian hokum, baik dalam hal bahan baku atau bahan jadi. Sehingga tidak terjadi monopoli produk serta tempat ekspor," ungkap Nurchalis.

Dengan adanya qanun atau pergub dimaksud, menurut Nurchalis, bisa diatur sistem pelayanan yang cepat dan tepat bagi investor, infrastruktur, dan langkah proteksi lain. Sehingga tata niaga berjalan sesuai target yang diharapkan yaitu membuat ekonomi Aceh lebih bergeliat. "Karena selama ini aktivitas ekspor dan impor di Aceh masih jauh dari harapan, sudah saatnya Aceh memiliki regulasi tentang tata niaga. Regulasi itu bisa berupa qanun atau pergub," timpal mantan Sekretaris KNPI Aceh ini.

Selama ini, lanjutnya, walau dalam proses ekspor sudah disiapkan semua hal seperti jaringan pemasaran dan modal, tapi masih banyak investor yang belum yakin akan mendapatkan bahan untuk diekspor dari Aceh. Sebab, banyak pemilik bahan baku sudah menjalin mitra dagang dengan provinsi-provinsi lain. Sehingga berbagai komoditas yang dihasilkan di Aceh akan berlabel milik provinsi lain.

"Nah, di sinilah peran qanun tata niaga akan mengatur sistem perdagangan secara berkeadilan dan bermartabat sesuai kebutuhan tata niaga dalam Provinsi Aceh. Apakah seluruh komoditas wajib diekspor melalui pelabuhan yang ada di Aceh atau setengah dari produk tersebut wajib diekspor dari pelabuhan di daerah penghasil produk," katanya.

Nurchalis menambahkan, sesuai hasil kajian teknis terhadap hal tersebut, pihaknya merasa perlu menyarankan ke Pemerintah Aceh yang memiliki undang-undang khusus juga memerlukan regulasi seperti ini. "Tidak ada artinya banyak kawasan yang dicanangkan sebagai kawasan ekonomi khusus atau sejenisnya bila kepastian bahan ekspor dan regulasi belum ada. Apalagi, banyak entrepreneur di Aceh yang punya semangat untuk melakukan ekspor impor," pungkasnya.(jal)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved