Opini

Penguatan Kapasitas Pimpinan Kampung

Dari 39 itu, ada sekitar 11 pertanyaan, selebihnya hanya tanggapan. Dari 11 pertanyaan itu, saya akan tanggapi tiga saja

Penguatan Kapasitas Pimpinan Kampung
IST
Sulaiman Tripa, Dosen FH Unsyiah; Pengajar pada Forum Aceh Menulis (FaMe)

Oleh Sulaiman Tripa, Dosen FH Unsyiah; Pengajar pada Forum Aceh Menulis (FaMe)

 Tulisan saya, Kreh Kroh Gampong (Serambi, 13/7/2019), masuk sekitar 39 tanggapan ke email saya. Dari 39 itu, ada sekitar 11 pertanyaan, selebihnya hanya tanggapan. Dari 11 pertanyaan itu, saya akan tanggapi tiga saja. Pertama, apakah tidak ada sisi positif dari dana gampong yang diberikan secara nasional itu? Saya tidak melupakan sisi positif dan strategis, namun tulisan ini diperuntukkan untuk menutup peluang penggunaan yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan.

Kedua, proses perencanaan seharusnya dilakukan bersama masyarakat, bukan dari duduk di balik meja. Apa yang dilakukan selalu ada interaksi antara pimpinan kampung dengan masyarakatnya.

Ketiga, seyogianya program ini yang menjadi pegangan semua pihak, termasuk oknum-oknum pemerintahan atasan yang menjadikan dana gampong sebagai sasaran pembiayaan kegiatan yang muncul di tengah jalan. Penumpang gelap dalam pembangunan.

Ketiga tanggapan tersebut, menurut saya, terkait dengan usaha menyelamatkan pada tokoh lokal dari jeratan kasus hukum kemudian hari. Ketika para tokoh gampong bermasalah, disadari atau tidak, pada titik akhir, ia akan menjadi kasus bencana sosial. Tokoh gampong tidak hanya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Desa, dan Qanun Gampong.

Tokoh gampong juga melaksanakan fungsi-fungsi kultural religius dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang paripurna. Tidak boleh kita berhenti dan hanya menganggap tokoh-tokoh gampong itu hanya untuk mengurus administrasi kependudukan.

Bencana sosial

Dulu sudah pernah saya tulis betapa penting tokoh-tokoh kampung itu diselamatkan dari hal-hal yang merugikan Aceh secara kultural. Sekali lagi bahwa kasus yang muncul jangan hanya dilihat secara angka-angka. Jangan karena jumlahnya masih sedikit, lantas kita melupakan realitas ini.

Saya menggelisahkan saat banyak pimpinan gampong yang bermasalah, ketidakpercayaan publik semakin tinggi. Pada posisi ini, lambat laun kita akan kehilangan banyak tokoh kultural yang suatu saat mereka akan berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Bagaimana pun, keberadaan tokoh-tokoh gampong terkait dengan kestabilan sosial kemasyarakatan. Semua pimpinan gampong sekaligus ditempatkan sebagai pimpinan lembaga adat yang berwenang menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita.

Ada satu ciri khas penting yang harus mendapat perhatian terkait dengan keberadaan sisi kultural kampung, bahwa orientasi keseimbangan dalam masyarakat dibutuhkan di nomor wahid. Keseimbangan atau harmoni yang memungkinkan semua hal lain bisa dilaksanakan derngan nyaman dan damai.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved