Salam

Kebakaran Hutan Bikin Marah Presiden Jokowi

KABUT asap yang menyelimuti Kabupaten Aceh Barat sudah semakin pekat, seiring kian parahnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

Kebakaran Hutan Bikin Marah Presiden Jokowi
(KOMPAS.com/IDON TANJUNG)
Kabut asap tebal menyelimuti wilayah Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Senin (25/2/2019). 

KABUT asap yang menyelimuti Kabupaten Aceh Barat sudah semakin pekat, seiring kian  parahnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang yang tak terpadamkan walau upaya pemadaman terus dilakukan dalam beberapa hari belakangan. Bupati setempat sudah menetapkan status siaga darurat asap yang akan berlaku hingga 31 Oktober 2019.

Kawasan yang sedang parah dilanda kebakaran antara lain di Kecamatan Meureubo, Kecamatan Bubon, Kecamatan Johan Pahlawan, dan Kecamatan Woyla Barat. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Meulaboh‑Nagan Raya menyebutkan, hingga kemarin masih terdeteksi sejumlah kecamatan-kecamatan itu. "Sejauh ini belum ada potensi hujan hingga tiga hari ke depan," kata petugas BMKG.

Menyikapi kondisi yang sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat itu, Bupati Aceh Barat, H Ramli MS, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 550/2019 yang mentepkan Status Keadaan Siaga Darurat Asap Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). SK itu dikeluarkan tanggal 5 Agustus 2019 yang akan berlaku hingga 31 Oktober 2019.

Surat itu ditembuskan ke berbagai pihak, termasuk ke Menteri Dalam Negeri serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu, pada 5 Agsutus 2019n Ramli juga menyurati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta bantuan helikopter untuk membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Kepala BNPB Pusat, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, yang dua hari lalu berada di Aceh mengaku mengaku sudah mengirim satu helikopter ke Aceh Barat. Helikopter khusus  ini akan digunakan untuk memadamkan api menggunakan air.

Sedangkan pihak Dinas Kesehatan sudah menyiapkan 10 masker untuk dibagikan kepada warga, termasuk anak-anak sekolah di lokasi yang paling parah dilanda kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, Syarifah Junaidah SKM,mengatakan, pihaknya juga akan memaksimalkan Puskesmas di daerah yang dilanda asap. Kesiapsiagaan Puskesmas ini dimaksudkan untuk melayani masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat terhirup asap pekat selama berhari-hari.

Beberapa hari lalu, sejumlah remaja dan anak sekolah tumbang karena mengalami gangguan pernapasan akibat asap kebakaran. Di antara mereka sempat diopname di rumah sakit.

Kebakaran bukan hanya mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat di wilayah kebakaran, tapi asap akibat karhutla itu ternyata juga mengganggu “kemesraan” hubungan antar daerah dan antarnegara. Makanya, Presiden Joko Widodo meminta Panglima TNI dan Kapolri mencopot pejabat-pejabatnya di daerah yang tak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan. "Dan aturan main kita tetap, masih sama. Saya ingatkan pangdam, danrem, kapolda, kapolres, aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku," ujar Jokowi di Istana Negara tiga hari lalu.

"Yang tidak bisa mengatasi dengan perintah yang sama, copot kalau tidak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Tolong pemda, gubernur, bupati, wali kota di‑back up. Karena kerugian ekonomi besar sekali. Jadi Pak Panglima, Pak Kapolri, saya ingatkan lagi, masih berlaku aturan main kita," jelasnya.

Jokowi merasa malu karena hampir setiap tahun asap-asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, seperti di Pulau Sumatera dan Kalimantan mengganggu negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Pemerintah Indonesia bahkan pernah minta maaf atas gangguan itu beberapa tahun yang lalu.

 Kita tegaskan lagi bahwa kebakaran hutan dan lahan itu  berdampak pada rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Selain itu, asap bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi penerbangan.

Oleh karenanya, selain berusaha mencegah kebakaran hutan dan lahan, pemerintah juga harus secara kontinyu mengedukasi masyarakat dengan berbagai cara sehingga masyarakat peduli terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang rawan terjadi di sejumlah wilayah.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved