MK Kabulkan Gugatan PNA

Mahkamah Konstitusi perintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) untuk melakukan perhitungan surat suara ulang di Kecamatan Peureulak Timur

MK Kabulkan Gugatan PNA
IST
SAYUTI ABUBAKAR

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi perintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) untuk melakukan perhitungan surat suara ulang di Kecamatan Peureulak Timur untuk suara DPRA daerah pemilihan (dapil) 6. MK menilai KIP Aceh telah melakukan pelanggaran administrasi.

Demikian putusan MK terhadap permohonan Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang dibacakan oleh Ketua MK, Anwar Usman, dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (8/8).

Di dalam putusan Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MK menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk sebahagian. "Menyatakan batal keputusan KPU RI sepanjang menyangkut perolehan suara PNA di Kecamatan Peureulak Timur dan memerintahkan penghitungan surat suara ulang di tingkat Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur," baca Anwar.

Selanjutnya, MK memerintahkan KIP Aceh untuk melakukan perhitungan surat suara ulang di Kecamatan Peureulak Timur karena sebelumnya terjadi perbedaan suara antara PNA dengan Partai Daerah Aceh (PDA). Selain itu, Panwaslih Aceh dan pihak kepolisian juga diminta untuk mengawal jalannya penghitungan surat suara itu.

Dalam permohonan, PNA menggugat tentang suara PNA yang berkurang dari perolehan suara caleg DPRA. PNA menduga selisih suara itu merugikan PNA dan menguntungkan PDA.

Dalam penetapan suara KPU, PNA memperoleh suara 13.778 dan berada di urutan kelima. Sedangkan di salinan DA-1 yang dimiliki PNA, PNA mendapat perolehan suara 13.970 dan menempati perolehan suara terbesar urutan ke-empat. Mereka meminta MK untuk menetapkan suara PNA sebanyak 13.970 suara.

Sementara itu untuk permohonan yang diajukan oleh PKS untuk DPRK dapil Aceh Singkil 1, MK menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya MK juga menolak permohonan yang diajukan oleh PPP untuk Dapil 2 Aceh Tengah.

Kuasa Hukum PNA, Muhammad Reza Maulana SH kepada Serambi, Kamis (8/8) malam juga mengabarkan putusan tersebut. Dia mengatakan putusan MK sudah sangat adil dan sesuai dengan harapan pihaknya selaku Pemohon. "Kami mengapresiasi putusan MK yang telah dengan cukup adil dan bijaksana menerbitkan putusan tersebut," katanya.

Terhadap putusan MK yang meminta dilakukan perhitungan surat suara ulang di Kecamatan Peureulak Timur, pihaknya akan terus mengawasinya. "Proses selanjutnya dan sebagaimana perintah mahkamah, akan terus kami kawal agar suara PNA tidak lagi diubah-ubah berdasarkan hasil yang sebenarnya," ujarnya.

Sementara itu, Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil Aceh 1, Irmawan, akhirnya bisa memperpanjang kursinya di DPR RI setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pemohon Partai Nasdem. "Alhamdulillah, bahwa MK kemudian memutuskan bahwa kursi itu jatuh untuk PKB. Ini adalah proses demokrasi yang harus kita jalani bersama," kata Irmawan di Jakarta, Kamis (8/8) seusai pembacaan putusan oleh majelis hakim MK.

Majelis hakim menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan pemohon Partai Nasdem yang mempersoalkan perolehan suara dari Dapil Aceh 1 untuk kursi DPR RI.

Kuasa hukum PKB di MK, Sayuti Abubakar menyatakan bersyukur bahwa akhirnya MK menolak permohonan pemohon. "Itu artinya kursi untuk Pak Irmawan sudah aman," kata Sayuti Abubakar yang juga menjadi kuasa hukum PNA dapil Aceh 6 untuk DPRA.

Irmawan yang menunggu keputusan MK lebih banyak berdiam diri di Masjid Istiqlal Jakarta, menyatakan, bahwa putusan MK adalah final dan mengikat. "Bagaimanapun saya menyampaikan apresiasi terhadap gugatan yang dilayangkan Nasdem terhadap perolehan suara di Dapil Aceh 1," kata Irmawan. Periode 2019-2024, PKB berhasil mengirimkan dua wakilnya ke Senayan, yakni Irmawan dari Dapil Aceh 1 dan Ruslan M Daud dari Dapil Aceh 2. (fik/mas/detik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved