Salam

Aceh Harus Miliki  Pengolah Limbah Medis

Karena tak memiliki insinerator atau tempat pembakaran sampah untuk limbah medis, Aceh harus mengirim semua limbah medisnya ke Pulau Jawa

Aceh Harus Miliki  Pengolah Limbah Medis
AIR paret limbah dari RSUD Dr Zubir Mahmud, Idi Rayeuk, Aceh Timur, mengalir ke badan jalan dan ke halaman rumah warga di Dusun Kesehatan, Desa Tanoh Anoe, Selasa (12/8).SERAMBI/SENI HENDRI 

Karena tak memiliki insinerator atau tempat pembakaran sampah untuk limbah medis, Aceh harus mengirim semua limbah medisnya ke Pulau Jawa. Biaya pengiriman itu ternyata tidaklah murah. Aceh harus merogoh uang Rp 50 juta setiap harinya.  Dana sebesar itu dialokasikan untuk biaya pengiriman limbah medis dari seluruh rumah sakit (negeri dan swasta) maupun pusat-pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ada di provinsi paling barat Indonesia ini.

Hal itu terungkap dari penjelasan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman MM, kepada Serambi sebagaimana dipublikasi harian ini, Sabtu (10/8) lalu. Menurut Aminullah, di Aceh saat ini terdapat 51 rumah sakit, terdiri atas 32 rumah sakit (RS) pemerintah dan 19 RS swasta plus 325 unit puskesmas.

Jika rata-rata puskesmas menghasilkan sampah medis 0,5 kg per hari,  maka dari seluruh puskesmas yang ada di Aceh produksi limbah medis mencapai 162 kg. Angka itu belum termasuk limbah medis dari rumah sakit. Jika diasumsikan rumah sakit setiap hari menghasilkan 20 kg limbah medis, maka per hari 51 rumah sakit se-Aceh menyumbang limbah medis lebih dari 1 ton.

Untuk mengekspor limbah medis itu ke Pulau Jawa dibutuhkan dana Rp 50.000 setiap kilogramnya. Kalau sehari ada 1 ton limbah, berarti dibutuhkan dana Rp 50 juta untuk biaya pengumpulan hingga pengiriman ke Jawa. Menurut Aminullah, ada lima perusahaan yang terlibat dalam pengiriman limbah medis dari Aceh ke Pulau Jawa.

Dari angka itu, kontribusi Banda Aceh sangatlah besar, mengingat di ibu kota provinsi inilah paling banyak terdapat rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta.

Nah, apa yang disampaikan Wali Kota Banda Aceh ini tergolong hal penting. Oleh karenanya tak boleh diabaikan, terutama karena limbah medis tersebut tergolong B3 (bahan beracun dan berbahaya). Limbah medis itu bisa berupa jarum suntik atau jarum infus bekas pakai, perban bekas, sarung tangan atau kain kasa yang terkena darah atau nanah, serta obat-obatan sisa.

Sampah medis ini  menghasilkan biohazard  sejenis organisme atau zat yang mengancam kesehatan manusia. Untuk membunuh organisme ini perlu dibakar dengan suhu tinggi. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Keindahan, dan Kebersihan Kota Banda Aceh, Jalaluddin, untuk membasmi semua organisme berbahaya itu perlu dibakar dengan suhu 1.200 derajat Celcius.

Untuk tujuan inilah Aceh memerlukan fasilitas insinerasi, yakni pembakaran bahan kimia secara tuntas sehingga yang tersisa hanyalah abunya saja sehingga tak lagi berbahaya. Nah, mengingat pentingnya fungsi insinerator limbah medis ini bagi Aceh sudah saatnya Pemerintah Aceh berpikir untuk mengalokasikan dana membangun insinerator limbah medis di Aceh. Tujuannya adalah agar jarak tempuh pengangkutan limbah medis dari setiap kabupaten/kota di Aceh tidak lagi terlalu jauh, yakni ke Jawa. Dengan demikian, risiko terkontaminasi sebagai akibat terlalu lama di perjalanan bisa dihindari. Di samping itu, Aceh akan bisa menghemat sekitar Rp 1,8 triliun per tahun bila tidak lagi mengirim limbah medisnya ke Jawa dengan biaya Rp 50 juta per hari.

Di sisi lain, kehadiran sebuah insinerator untuk memusnahkan limbah medis di Aceh semakin mendesak, mengingat di Aceh saat ini sedang dibangun empat rumah sakit regional (di Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Aceh Timur). Pastilah keempat rumah sakit regional itu nantinya akan menghasilkan limbah medis juga. Belum lagi pertumbuhan rumah sakit swasta yang perlu tetap diperhitungkan. Semua ini membuat kehadiran insinerator bagi Aceh semakin mendesak.

Jika Pemerintah Aceh belum tertarik membangun fasilitas insinerator ini, barangkali Pemko Banda Aceh bisa memprakarsainya. Jika perlu berkeja sama dengan Pemkab Aceh Besar, mengingat biaya pembangunannya tidak terlalu mahal, hanya sekitar Rp 7 miliar. Untuk lahannya barangkali bisa dimanfaatkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampai di  Blangbintang, Aceh Besar yang luasnya mencapai 206 hektare. Semoga ikhtiar ini bisa segera diwujudkan, dengan terlebih dahulu mengurus izin operasionalnya dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved