Tanah Diangkut Tanpa Penutup

Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nagan Raya menemukan sejumlah item pengerjaan pembangunan PLTU Nagan 3-4 di Desa Suak Puntong

Tanah Diangkut Tanpa Penutup
Petugas Dishub Aceh Tengah, menggelar operasi gabungan bersama Polisi Militer (PM) dan Personel Satlantas Polres setempat, Selasa (4/11) untuk menertibkan mobil angkutan barang dan penumpang. SERAMBI/MAHYADI 

* DLH Temukan Pelanggaran Amdal Pada Proyek PLTU Nagan 3-4

SUKA MAKMUE - Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nagan Raya menemukan sejumlah item pengerjaan pembangunan PLTU Nagan 3-4 di Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir banyak yang tidak mengaju pada dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) yang telah disetujui oleh Gubernur Aceh. Pasalnya, dari temuan dan laporan masyarakat, pencemaran lingkungan pada lokasi proyek dan sekitarnya saat ini sudah masuk kategori sangat mengganggu aktivitas di jalan umum, termasuk debu yang sudah lama menjadi penderitaan masyarakat setempat.

Kabid Amdal pada Kantor DLH Nagan Raya, Jufrizal kepada Serambi, Kamis (8/8), mengatakan, hasil monitoring DLH ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen Amdal, seperti pengangkutan pasir atau tanah galian dengan truk terbuka tanpa ditutup. Seharusnya, ujar dia, truk pengangkutan itu harus ditutup agar aman, sehingga debu tidak terbang dan tumpah ke jalan umum.

“Kondisi tersebut telah mengganggu para pengendara yang melintas di Jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan dan masyarakat sekitar. Untuk itu, kita meminta dengan tegas agar pasir atau tanah galian tidak lagi diangkut jika bak truk tidak ditutup,” tegasnya.

Terkait persoalan tanah galian gambut yang ditempatkan di pinggir jalan negara, ucapnya, DLH Nagan Raya telah menyurati Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh untuk turun ke lokasi. Disebutkan dia, hasil koordinasi menyebutkan bahwa pihak DLHK Aceh akan turun ke lokasi PLTU 3-4 bersama DLH Nagan Raya, dalam waktu dekat ini.

Selama ini, beber Jufrizal, DLH Nagan Raya sudah berulangkali mengingatkan para rekanan dan PT MPG selaku pihak ofner PLTU 3-4 untuk dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Pemkab Nagan Raya mengenai pembangunan PLTU 3-4. Namun, tukasnya, realita di lapangan koordinasi memang sangat kurang

“Yang membuat kami tidak habis pikir, pihak PT MPG dan para rekanan ternyata tidak memegang dokumen Amdal saat kami tanyakan langsung ketika meninjau langsung ke lokasi pembangunan PLTU 3-4 tersebut, Selasa (6/8) lalu,” beber Jufrizal.(c45)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved