Opini

MoU Helsinki Melahirkan Kekhususan Aceh

Hari ini, empat belas tahun lalu, 15 Agustus 2005 di Helsinki, ibukota Finlandia, ditandangani memori kesepahaman (MoU Helsinki)

MoU Helsinki Melahirkan Kekhususan Aceh
Dr. H. Taqwaddin Husin, S.H., S.E., M.S, Kepala Ombudsman RI Aceh

Oleh Dr. H. Taqwaddin Husin, S.H., S.E., M.S, Kepala Ombudsman RI Aceh

Hari ini, empat belas tahun lalu, 15 Agustus 2005 di Helsinki, ibukota Finlandia, ditandangani memori kesepahaman (MoU Helsinki) untuk perdamaian guna menyelesaikan konflik antara Pemerintah RI dengan GAM secara berkelanjutan dan bermartabat.

Hari itu merupakan hari bersejarah bagi Rakyat Aceh yang seharusnya selalu diperingati secara patut. Hal ini karena kedamaian yang kita rasakan nikmatnya saat ini tidak lepas dari adanya penandatangan MoU tersebut, yang dilakukan oleh Hamid Awaluddin mewakili Pemerintah RI dan Malik Mahmud mewakili GAM.

Salah satu point yang disepakati dalam MoU tersebut adalah dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh. Kemudian, melalui upaya serius secara bersama-sama melibatkan seluruh komponen strategis masyarakat Aceh maka pada tanggal 1 Agustus 2006 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Melalui UUPA inilah Aceh mendapat status kekhususan yang diikuti dengan berbagai hak keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat khusus.

Secara juridis, hadirnya UUPA merupakan derivasi dan implementasi konstitusi (Pasal 18 B UUD 1945) yang diberikan hanya untuk beberapa daerah di Indonesia, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, "Daerah Khusus" Aceh dan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Saya sengaja membubuhkan tanda dalam dua  petik terhadap Daerah Khusus Aceh, karena hal ini tidak secara eksplisit tertera dalam UUPA. Namun pun demikian, lahirnya UUPA merupakan tonggak baru yang menjadi dasar hukum untuk menggerakkan Aceh menuju kemajuan, kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Aceh. Ini penting kita camkan.

Bagi saya, memperingati kelahiran UUPA pada setiap tanggal 1 Agustus sama pentingnya dengan memperingati MoU Helsinki pada setiap tanggal 15 Agustus. Hal ini penting dilakukan dalam rangka evaluasi implementasi dan dampak ketentuan kekhususan-kekhususan dalam UUPA terhadap masyarakat Aceh.

Faktanya, hingga saat ini, tidak terlihat adanya agenda memperingati hari lahirnya UUPA. Padahal, berjibun Dana Otsus yang diterima Aceh saat ini, bahkan tak mampu dihabiskan adalah berkat adanya MoU Helsinki dan UUPA. Terasa sekali kita sekarang ini bagai kacang lupa kulit.

Dalam banyak pertemuan dan diskusi, saya menangkap kesan bahwa masih banyak warga masyarakat Aceh, termasuk para elitenya yang belum tahu apa saja kekhususan Aceh yang diberikan oleh UUPA. Ini patut disayangkan. Jika kita tidak tahu apa isi kekhususan yang diatur dalam UUPA bagaimana pula kita bisa menderivasi dan mengimplementasikannya dalam tataran realita empirik. Kekhususan Aceh tidak boleh hanya tertera dalam UUPA, tetapi harus diupayakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam wujud nyata untuk kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat Aceh.

Setelah menelaah secara cermat dengan pendekatan sistematis terhadap semua ketentuan dalam UUPA, saya menemukan 26 (dua puluh enam) Kekhususan Aceh, yang berbeda dengan daerah lainnya. Mengingat terbatasnya kolom opini Serambi, maka pada kesempatan ini saya akan tunjukkan 13 kekhususan Aceh secara berurutan sesuai dengan sistematika pengaturannya di dalam UUPA, yaitu: 

1.Diakuinya lagi pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong sebagai struktur resmi dalam hirarkhi Pemerintahan Aceh (Pasal 2 jo pasal 114). Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong adalah sistem pemerintahan yang khas Aceh, yang mengacu pada karakteristik adat budaya masyarakat Aceh.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved