Inforial

Mempertahankan Harta Benda

DARI pengakuan sejumlah warga pemilik lahan yang me­ layangkan gugatan terhadap KLHK, mereka hanya ingin mempertahankan apa yang menjadi harta

Mempertahankan Harta Benda
IST
Proses sidang tertutup, lokasi ruang sidang Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nagan Raya 

SERAMBINEWS.COM,- DARI pengakuan sejumlah warga pemilik lahan yang me­ layangkan gugatan terhadap KLHK, mereka hanya ingin mempertahankan apa yang menjadi harta benda mereka, yang akan dieksekusi oleh KLHK melalui Pengadilan Suka Makmue. Seperti diungkap oleh Atip PA. Menurut Atip mereka hanya mempertahankan lahan milik mereka dengan luas lahan dua hektare per orang. Dikatakannya, lahan yang hendak dieksekusi tersebut milik mereka, bukan milik PT KA.

Baca: Bupati Ajak Warga Segera Mendaftar

“Jika ini dieksekusi, itukan imbasnya dengan masyarakat. Ini bukan punya Kallista Alam, tapi punya warga udah sertifikat. Sertifikatnya tahun 2008,” kata Atip, Senin, 29 Juli 2008 lalu. Di kawasan itu juga ada sekitar 83 hektare yang merupakan lahan kelompok tani desa setempat. Ia menegaskan, jika KLHK memang hendak melaksanakan eksekusi, pihaknya mempersi­ lahkan selama yang dieksekusi tidak masuk lahan milik mereka. Menurut Atip, pihaknya melakukan gugatan setelah mendapat informasi akan adanya eksekusi lahan milik warga setempat.

Hanya saja Atip tidak tahu siapa pembawa kabar itu pertama sekali. Menurut dia, isu tersebut terus berkembang membuat mereka resah dan akhirnya membuat perlawanan lewat Pengadilan Suka Makmue. Menurut pengakuan Atip, saat sidang gugatan yang dilaksanakan KLHK tahun 2012 lalu melalui Pengadilan Negeri Meu­ laboh terhadap PT KA, bahkan dirinya sempat menjadi saksi selaku saksi desa setempat.

Baca: Ketika Warga Menggugat

“Saya memang pernah jadi saksi saat itu diminta keterangan ter­ kait HGU Kallista Alam, ya saya bilang saya tidak tahu dengan HGU Kallista Alam, begitu saya jawab. Nggak tahu yang mana HGU itu nggak tahu saya,” ungkap Atip

Akan tetapi, kata dia, dirinya bersama warga lainnya saat itu tidak menjadi tergugat intervensi. Karena dirinya tidak tahu akan gugatan, yang disebutnya termasuk lahan mi­ lik warga akan dieksekusi, sehingga tidak mengambil bagian sebagai tergugat intervensi kala itu. Bukan hanya itu, ia menyebutkan tidak ikut diajak menjadi tergugat intervensi.

Baca: Bus Shalawat Kembali Beroperasi, Jamaah Jumat Masjidil Haram Membeludak

Mantan kepala Desa Pulo Kruet, Syamsuar mengaku dirin­ ya pernah diminta sebagai saksi dalam sidang gugatan KLHK kala itu. Dirinya sebagai saksi, saat itu sempat ditanyakan terkait kebakaran lahan dan hutan milik PT Kallista Alam.

mengaku tidak tahu penyebab kebakaran lahan tersebut, begitu pula siapa yang membakar lahan itu. Dalam kesaksian tersebut, kata dia, saat itu majelis hakim juga ikut mempertanyakan lahan milik warga. Saat itu, Syamsuar menjelaskan lahan tersebut bisa menjadi milik warga setelah diajukan sertifikat Prona.

-Tidak Masuk Objek Gugatan

KEPALA Sub Bidang Perdata Melalui Pengadilan, Direktorat Penyelesaian Lingkungan Hidup, KLHK, Saipuddin Akbar, usai sidang pemeriksaan setempat mengatakan, lahan yang hendak dibuktikan oleh penggugat sama sekalitidak masuk dalam objek gugatan yang telah diputuskan oleh PN Meulaboh dengan nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO, dengan luas lahan yang akan dieksekusi seribu hektare tersebut. Saipuddin mengakui, jika lahan yang ditunjukkan oleh penggugat tersebut merupakan lahan yang telah disertifikasi lewat Prona, tahun 2008. “Itu semua berada di luar eks (bekas) IUPb Kalista 1,605 hektare, yang eks IUPb itu adanya di Selatan bukan Utara. Sekitar satu kilometer dari sini,” kata Saipuddin Akbar.

Menurutnya, apa yang digugat oleh warga tersebut sama sekali tidak ada hubungan dengan siding di PN Meulaboh tahun 2012 silam, sehingga bagi KLHK ini bukan sebuah persoalan. Untuk melawan dalil gugatan penggugat, kata dia, saat sidang alat bukti sebelumnya pihaknya mengajukan beberapa alat bukti, terutama yang menjadi dasar hukum untuk menunjukkan jika lahan yang akan dieksekusi tersebut tidak ada hubungannya dengan milik warga.

Baca: Sidang Bersama DPD-DPR RI 2019, Berikut Isi Pidato Lengkap Jokowi

Adapun dasar hukum itu, kata dia, putusan Pengadilan Meulaboh, nomor 12/12/ PDT.G/2012/PN.MBO, Putusan Pengadilan Tinggi atau Banding, serta Kasasi, selain itu Permohonan izin lokasi PT KA, surat Izin Gubernur Aceh Nomor BP2T/5322/2011, surat pencabutan izin pasca putusa Pengadian Tata Usaha Negara (PTUN), Laporan Unit Kerja Presiden, Bidang Pengawasan

Dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tangg 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 yang menyebutkan terdapat titik panas atau hot spot, yang mengindikasikan terjadi keba­ karan atau dugaan kebakaran di wilayah perkebunan PT KA. Selain it u, pesebaran panas atau titik hot spot yang mengindikasikan terjadinya kebakaran, Qanun Aceh 20 Tahun 2002 Tentang Konser­ vasi Sumber Daya Alam. SK Menteri Kehutanan nomor 190/KPTS­II/2001 19 Juni 2001 Tentang Pengawasan Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh.(*)

Tags
PT Kalista
Editor: iklan@serambinews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved