Besok Jaksa Periksa Lion Air, Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas DPRK Abdya

Penyidik dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) terus memeriksa sejumlah pihak terkait dalam mengusut kasus dugaan korupsi

Besok Jaksa Periksa Lion Air,  Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas DPRK Abdya
SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF
Pembahasan RAPBK Perubahan dalam sidang lanjutan di Gedung DPRK Abdya 

BLANGPIDIE - Penyidik dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) terus memeriksa sejumlah pihak terkait dalam mengusut kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif anggota DPRK Abdya senilai Rp 1 miliar lebih.

Setelah memeriksa 24 anggota DPRK Abdya, penyidik juga akan mengambil keterangan sejumlah pihak dari maskapai dan jasa penerbangan.

"Iya, insya Allah, seusai 17 Agustus ini, kita akan ke Banda Aceh untuk memeriksa dan membuat BAP pihak Lion Air, dan beberapa perusahan jasa penerbangan," ujar Kepala Kejari (Kajari) Abdya, Abdur Kadir SH MH, melalui Kasi Intel, Radiman SH kepada Serambi, Kamis (15/8). "Senin kita akan mengambil keterangannya," sebutnya.

Radiman menjelaskan, pemeriksaan  itu bisa dilakukan setelah beberapa waktu lalu, penyidik telah menyurati pihak maskapai untuk meminta waktu kapan mereka dapat dimintai keterangan guna mencocokkan sejumlah tiket pesawat yang selama ini dipakai oleh anggota DPRK Abdya untuk berangkat.

Ia menerangkan, dengan bermodalkan data dari hasil konfirmasi pihak maskapai, maka penyidik akan mencocokkan dengan data dari beberapa orang yang sudah dimintai keterangan, serta data hasil temuan tim Kejari Abdya di lapangan. "Pemeriksaan ini guna memperkuat bukti dan temuan kita di lapangan. Apakah benar (berangkat) atau tidak " ucapnya.

Setelah pemeriksaan pihak maskapai, beber Radiman, maka selanjutnya penyidik akan melakukan ekspos kasus. “Jika dalam ekspos dinyatakan lengkap dan kasusnya ditingkatkan ke penyidikan, maka sudah bisa ditetapkan tersangka,” tukas Kasi Intel Kejari Abdya itu..

Seperti diketahui, BPK-RI Perwakilan Aceh menemukan kejanggalan dalam perjalanan dinas anggota DPRK Abdya sebesar Rp 1,3 Miliar. Temuan kejanggalan perjalanan dinas anggota dewan terhormat yang kabarnya fiktif itu merupakan hasil audit BPK untuk APBK 2017. Dari 25 anggota DPRK Abdya, cuma satu orang yang dinyatakan sesuai dan tidak perlu mengembalikan uang perjalanan dinas tersebut.

Sementara itu, informasi yang diperoleh Serambi mengungkapkan, seluruh anggota DPRK Abdya yang masuk dalam daftar temuan dugaan penyimpangan penggunaan biaya perjalanan dinas hasil audit BPK RI Perwakilan Aceh dilaporkan sudah mulai mengembalikan dana perjalanan dinas yang mereka terima. Bahkan, ada beberapa anggota dewan yang sudah lunas seluruhnya.

Terungkapnya dugaan penyimpangan uang perjalanan dinas itu memang diketahui pasca tim auditor melakukan kroscek sejumlah tiket pesawat para anggota dewan. Mereka menemukan perbedaan antara tiket dan boarding pass (tanda/izin masuk dalam pesawat). Pada tiket pesawat memang tertera nama anggota DPRK yang bersangkutan, namun pada boarding pass yang diserahkan ke bendahara, setelah diteliti oleh tim auditor menggunakan barcode, ternyata muncul nama orang lain. Dengan perbedaan boarding pass dan tiket pesawat itu, maka auditor menganggap perjalanan dinas anggota DPRK tersebut tidak ada dan uang yang sudah diambil harus dikembalikan.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved