Dewan Pidie Minta Pelaku Diusut, Terkait Pemukulan Azhari Cagee

Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie meminta kepolisian segera mengusut tuntas oknum polisi

Dewan Pidie Minta Pelaku Diusut, Terkait Pemukulan Azhari Cagee
Dok: IPAU
Ketua Umum IPAU, Saifullah bersama Sekjend IPAU Bustami mendampingi Ketua Komisi I DPRA, Tgk Azhari Cagee SIP di Mapolda Aceh, Kamis (15/8/2019). 

SIGLI - Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie meminta kepolisian segera mengusut tuntas oknum polisi yang terlibat pemukulan terhadap Azhari Cagee, saat aksi demontrasi di halaman Gedung DPRA, Kamis (15/8) lalu. Fraksi PA Pidie mengecam tindakan yang dipertontonkan oknum penegak hukum itu di ruang publik.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Aceh DPRK Pidie, Jailani HM Yacob, dalam komferensi pers, Jumat (16/8). Menurutnya, polisi dalam melaksanakan tugas harus bertindak berdasarkan norma hukum, norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk itu, kata Jailani, Fraksi Partai Aceh DPRK Pidie mendesak Polda Aceh segera mengambil langkah hukum terhadap oknumnya yang melakukan pemukulan terhadap anggota DPRA dan mahasiswa. Selain itu, pihaknya mendesak Propam memeriksa oknum polisi yang terlibat pemukulan, dan Kapolda Aceh harus mengevaluasi anak buahnya yang terindikasi melanggar SOP pengamanan.

"Kami mendesak pimpinan DPRA untuk membawa kasus itu ke ranah hukum, karena dinilai telah terjadi pelecehan terhadap anggota DPRA dan DPR sebagai institusi negara," jelasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail SPdI MAP menilai pemukulan terhadap Azhari Cagee merupakan bentuk arogansi hukum dilakukan oknum polisi. Pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa melalui sikap dan tindakan brutal itu jelas-jelas melanggar prosedur, hukum, dan etika Kepolisian RI. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ia mengatakan, seharusnya kepolisian memperlihatkan imej sebagai pengayom masyarakat dengan bersikap profesional dan menolak kekerasan. Idealnya, lanjut Mahfuddin, polisi bersikap kooperatif mengingat 15 Agustus merupakan hari bersejarah dimana lahirnya perdamaian antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Terkait aksi mahasiswa yang berupaya mengibarkan bendera bintang bulan, kata Mahfuddin, seharusnya tidak mendapat respons berlebihan dari aparat. Menurutnya, penanganan tersebut jangan sampai memunculkan kerusuhan atau kemarahan publik. "Kalau pihak kepolisian mengikuti perkembangan terkait Bendera Aceh selama ini, maka saya yakin tindakan memalukan itu tidak dipertontonkan ke publik," jelasnya.

Secara khusus, Wakil Ketua Komisi A DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail SPdI MAP menyampaikan bahwa pihaknya menuntut empat hal. Pertama, polisi harus minta maaf kepada masyarakat Aceh terhadap aksi pemukulan Azhari Cagee. "Kedua, Kapolda Aceh harus mengusut tuntas oknum pelaku terlibat dalam aksi damai mahasiswa," ujarnya.

Selanjutnya, kata Mahfuddin, pihaknya mendesak Forkopimda untuk menjamin agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Terakhir, pemerintah Aceh bersama DPRA harus mengambil inisiatif dengan perunding GAM dan Pemerintah RI agar masalah bendera Aceh segera tuntas.(naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved