Inforial

Tidak Masuk Objek Gugatan

PENGUGAT atau pelawan yakni Teungku Ilyas Cs melalui kuasa hukumnya Ibeng Syafruddin Rani SH menghadirkan saksi Ahli

Tidak Masuk Objek Gugatan
For Serambinews.com
Proses sidang lapangan, lokasi lahan warga Nagan Raya 

KEPALA Sub Bidang Perdata Melalui Pengadilan, Direktorat Penyelesaian Lingkungan Hidup, KLHK, Saipuddin Akbar, usai sidang pemeriksaan setempat mengatakan, lahan yang hendak dibuktikan oleh penggugat sama sekalitidak masuk dalam objek gugatan yang telah diputuskan oleh PN Meulaboh dengan nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO, dengan luas lahan yang akan dieksekusi seribu hektare tersebut. Saipuddin mengakui, jika lahan yang ditunjukkan oleh penggugat tersebut merupakan lahan yang telah disertifikasi lewat Prona, tahun 2008. “Itu semua berada di luar eks (bekas) IUPb Kalista 1,605 hektare, yang eks IUPb itu adanya di Selatan bukan Utara. Sekitar satu kilometer dari sini,” kata Saipuddin Akbar.

Menurutnya, apa yang digugat oleh warga tersebut sama sekali tidak ada hubungan dengan siding di PN Meulaboh tahun 2012 silam, sehingga bagi KLHK ini bukan sebuah persoalan. Untuk melawan dalil gugatan penggugat, kata dia, saat sidang alat bukti sebelumnya pihaknya mengajukan beberapa alat bukti, terutama yang menjadi dasar hukum untuk menunjukkan jika lahan yang akan dieksekusi tersebut tidak ada hubungannya dengan milik warga.

Baca: BREAKINGNEWS : Truk Tangki Pengangkut Solar Terguling di Tanjakan Sisik Naga, Subulussalam - Singkil

Adapun dasar hukum itu, kata dia, putusan Pengadilan Meulaboh, nomor 12/12/PDT.G/2012/PN.MBO, Putusan Pengadilan Tinggi atau Banding, serta Kasasi, selain itu Permohonan izin lokasi PT KA, surat Izin Gubernur Aceh Nomor BP2T/5322/2011, surat pencabutan izin pasca putusan Pengadian Tata Usaha Negara (PTUN), Laporan Unit Kerja Presiden, Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tangg 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 yang menyebutkan terdapat titik panas atau hot spot, yang mengindikasikan terjadi kebakaran atau dugaan kebakaran di wilayah perkebunan PT KA. Selain itu, pesebaran panas atau titik hot spot yang mengindikasikan terjadinya kebakaran, Qanun Aceh 20 Tahun 2002 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam. SK Menteri Kehutanan nomor 190/KPTS­II/2001 19 Juni 2001 Tentang Pengawasan Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh.

Saksi Ahli: Tidak Bisa Dieksekusi Jika Bukan Milik Tergugat

PENGUGAT atau pelawan yakni Teungku Ilyas Cs melalui kuasa hukumnya Ibeng Syafruddin Rani SH menghadirkan saksi Ahli, yakni Dr. H. Atja Sondjaja. Mantan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI 2012 ini dihadirkan untuk memberikan tanggapan lebih fokus kepada prinsip pokok terkait dapat atau tidak dilakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan Negeri Meulaboh bernomor 12/ PDT.G/2012/PN.MBO.

Dalam persidangan tersebut, Acak menjelaskan dalam melakukan eksekusi sebuah lahan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan setempat, dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mengukur luas dari yang disengketakan sesuai dengan putusan PN Meulaboh.

Baca: Beredar Isu Irwandi Angkat Steffy Jadi Bendahara PNA, M Zaini: Itu Hoaks

Baca: Sore Nanti, Kodim Aceh Utara Mulai Gelar Pameran UMKM, Masyarakat Dipersilakan Hadir

Dikatakannya, jika saat dilakukan pemeriksaan, ternyata luas lahan yang disebut dalam putusan tidak dapat ditunjukkan, maka tidak dapat dilakukan eksekusi karena objeknya tidak ada, dan ini disebut dengan noneksekutable “Jadi untuk dilakukan eksekusi harus dipastikan dulu objek perkaranya, jika da dapat dilakukan maka ini disebut dengan noneksekutable,” kata Acak dimuka persidangan.

Lebih lanjut, kata dia, apabila lahan yang disengketakan oleh penggugat terhadap tergugat lewat pengadilan dan telah ada putusan tetap atau inkrah, ternyata lahan yang hendak dieksekusi tersebut didalamnya terdapat lahan milik orang lain atau pihak ketiga yang sebelumnya tidak masuk dalam perkara gugatan, maka pihak ketiga tersebut dapat melakukan perlawanan atau derden perzet, selama belum dilakukan eksekusi gugatan.

Namun jika telah dilakukan eksekusi maka dilakukan gugatan dari pihak ketiga selaku pemilik, tentunya dengan alat bukti yang menunjukkan objek perkara tersebut merupakan miliknya. Alat bukti tersebut, kata dia, berupa sertifikat atau alat bukti kuat lainnya. Saat proses persidangan gugatan antara penggugat dan tergugat dapat memasukkan permohonan, saat pesidangan masih dalam agenda tanya jawab, dan dalam hal ini pihak ketiga disebut dengan tergugat intervensi.

“Selain itu jika ternyata di dalam putusan pengadilan yang telah ada kekuatan hukum tetap itu yang hendak dieksekusi masuk objek lain yang sebenarnya tidak ada dalam putusan itu tidak dapat dilakukan. Misalnya objek yang digugat itu berada di lokasi A,namun lokasi B dan C hendak dieksekusi maka itu tidak dapat dilakukan untuk lokasi B dan C,” ucapnya.

Baca: Global Qurban-ACT Siap Distribusikan Lebih Banyak Manfaat untuk Kurban 2020

Baca: Enam Partai di DPRK Pidie Deklarasikan Koalisi Pidie Hebat, DPW PA Angkat Bicara

Dikatakannya, sebenarnya Pengadilan Negeri Meulaboh melalui permintaan permohonan kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue dapat saja melakukan eksekusi, meski sedang berlangsungnya perwalanan. Akan tetapi menurutnya, tidak dilakukan lebih dahulu atas pertimbangan kemanusian dan keadilan, sehingga jelas objek yang hendak dieksekusi.

Dalam Derden Perzet, kata Acak, pemilik lahan harusnya melakukan perlawanan melalui pengadilan yang mengeluarkan putusan, akan tetapi disebabkan pengadilan tersebut melimpahkan atau memohon kepengadilan lain maka dapat dilakukan gugatan ke pengadilan yang dimohonkan untuk melakukan eksekusi.

Acak juga menjalaskan, dalam tindakan eksekusi ada tiga bentuk eksekusi yang dilakukan yakni eksekusi sejumlah uang atau denda, eksekusi perbuatan, dan eksekusi ril. Untuk eksekusi ril, kata dia, seperti penyitaan tanah atau lahan yang menjadi objek perkara atau seperti melakukan pemulihan terhadap lahan yang terbakar seperti yang diputuskan Pengadilan Negeri Meulaboh.

Namun, Acak merasa bingung dengan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh yang meminta agar tergugat melakukan eksekusi dengan biaya milik sendiri yang telah ditentukan dalam putusan. “Saya tentunya bingung dengan putusan ini, jika memang dilakukan eksekusi oleh tergugat dengan biaya milik sendiri bagaimana jika lebih, dan bagaimana jika kurang,” ungkapnya. (*)

Tags
PT Kalista
Editor: iklan@serambinews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved