Berita Banda Aceh

Masih Tersisa Waktu Empat Bulan, APBK-P Banda Aceh Disahkan Rp 1,3 Triliun

Aminullah Usman mengatakan, waktu penggunaan anggaran tahun ini hanya tersisa sekitar empat bulan lagi.

Masih Tersisa Waktu Empat Bulan, APBK-P Banda Aceh Disahkan Rp 1,3 Triliun
FOR SERAMBINEWS.COM
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman bersama Ketua DPRK, Arief Fadillah bersama Wakil Ketua DPRK, Heri Julius dan T Hendra Budiansyah usai paripurna pembahasan APBK-P Banda Aceh, Senin (19/8/2019) malam 

Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – DPRK Banda Aceh menyepakati Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBK-P) Banda Aceh Rp 1,3 Triliun.

Kesepakatan itu dilakukan dalam sidang paripurna, Senin (19/8/2019) malam di gedung dewan setempat.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan MoU antara Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan Ketua DPRK Banda Aceh, Arif Fadillah beserta dua wakilnya, Heri Julius dan T Hendra Budiansyah.

Baca: Semakin Padat, Banda Aceh Harus Miliki Kawasan Tertib Parkir

Di hadapan anggota dewan, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota dewan.

Karena dalam waktu yang relatif singkat dapat merampungkan pembahasan Raqan APBK-P 2019.

Aminullah Usman mengatakan, waktu penggunaan anggaran tahun ini hanya tersisa sekitar empat bulan lagi.

Ia pun menginstruksikan seluruh kepala SKPK untuk segera menyusun langkah-langkah menyiapkan administrasi pelaksanaan Perubahan APBK yang telah disahkan tersebut.

Ia menambahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masih ada satu tahapan lagi agar berita acara persetujuan bersama tentang Raqan yang sudah ditandatangani dapat ditetapkan menjadi Qanun Perubahan APBK Tahun 2019, yaitu proses evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur Aceh.

Menurutnya, perubahan APBK bertujuan untuk mempertajam program dan kegiatan sebelumnya dengan melakukan pergeseran anggaran yang ada.

Baca: Terungkap Fakta Baru Pembunuhan di Waduk Surien, Ini Pengakuan Tersangka saat Rekonstruksi

Selain itu juga untuk mengakomodir penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

"Peruntukkannya telah ditetapkan dengan Juknis tersendiri, sehingga dana tersebut tidak bisa digunakan selain untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditentukan," ujar Wali Kota.

APBK-P Banda Aceh yang ditetapkan dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.301.052.703.323, sementara Belanja Daerah Rp. 1.326.768.683.402.

Sebelumnya, dalam sidang paripurna itu, enam fraksi DPRK Banda Aceh; Fraksi Demokrat, Nasdem, Partai Aceh, PKS, Fraksi Bersama PAN, Gerindra, dan PKPI, serta Fraksi Gabungan Partai Golkar dan PDA telah menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raqan APBK-P 2019 dalam pandangan akhirnya. (*)

Baca: Warga Tamiang Meninggal Saat Jalani Tahanan di Malaysia, Ini yang Dilakukan Haji Uma

Penulis: Muhammad Nasir
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved