Salam

Kekosongan Blanko KTP Seharusnya Tidak Terjadi

Kekosongan blanko e-KTP sering terjadi di sejumlah daerah. Sejak mulai diberlakukan pada Januari 2013, hingga dua hari lalu banyak daerah masih

Kekosongan Blanko KTP Seharusnya Tidak Terjadi
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Ilustrasi e-KTP (KOMPAS/WISNU WIDIANTORO) 

Kekosongan blanko e-KTP sering terjadi di sejumlah daerah. Sejak mulai diberlakukan  pada Januari 2013, hingga dua hari lalu banyak daerah masih mengalami kekosongan blanko elektronik kartu tanda panduduk. Kekosongan blanko yang pengadaan terpusat ini seharusnya tak perlu terjadi, sebab ini sangat mengganggu pelayanan publik yang hampir semua urusan harus menggunakan KTP.

Berkaca dari situ, identitas diri yang menjadi pondasi seseorang untuk hadir dalam sebuah negara ternyata hingga saat ini masih sulit untuk diwujudkan. Pengelolaan pemerintahan menjadi pertanyaan, bagaimana menciptakan kemakmuran secara merata bila identitas diri saja sulit didapatkan.

Berbagai alasan keterlambatan dalam proses pembuatan e-KTP yang mungkin bukan hanya soal blanko, harus menjadi perhatian serius Kemendagri. Karena identitas diri adalah bukti bagi seseorang untuk bisa menikmati pelayanan sosial yang digagas pemerintah.

Harian ini kemarin melaporkan tentang kekosongan blanko KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Besar. Kekosongan itu sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Untuk mengantisipasi kekosongan dokumen yang dibutuhkan masyarakat, dinas terkait sudah mengeluarkan surat keterangan (suket) agar dapat digunakan pemohon untuk berbagai keperluan. Suket tersebut bisa digunakan sebagai pengganti e-KTP. Surat tersebut bisa dipakai selama enam bulan, dan bisa diurus perpanjangan jika masa berlakunya habis. 

Pengadaan blanko e-KTP ini dilakukan terpusat oleh Kemendagri. Ketika terjadi kekosongan di sejumlah daerah beberapa tahun lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui pihaknya mengalami kekurangan blanko karena keterlambatan proses lelang. Sebanyak lima perusahaan yang mengikuti tender, gagal memenuhi syarat sehingga lelang tersebut batal berlangsung.

Padahal, pejabat-pejabat Kemendagri sudah sangat sering berjanji tak akan terjadi kekosongan blanko KTP di daerah. Namun, kenyatannya, kekosongan itu terus terjadi hingga hari ini. Untuk menggantikan e-KTP Disdukcapil hanya memberikan selembar kertas keterangan identitas, untuk mereka yang belum mendapatkan identitas resmi. Masyarakat yang meminta kepastian kapan e-KTP dapat selesai dan bisa segera diambil, tidak mendapat jawaban pasti. Karena semua harus menunggu ketersediaan blanko dari pemerintah pusat.

Seorang pengamat palayanan publik secara tegas mengatakan, “Itu kelemahan Kemendagri yang akhirnya membuat marasakan tak terlayani secara baik. Kenyamanan seseorang yang membawa selembar kertas tanpa kepastian memiliki identitas yang jelas bentuknya, memang cukup mengecewakan. Tentunya sebuah identitas yang dibuat tidak hanya untuk mengisi dompet saja, melainkan untuk mengurus berbagai kebutuhan yang menyangkut kehidupan.”

Beberapa waktu lalu, berbagai kalangan juga menyorot dan mengapressiasi tentang program pemerintah yang menggunakan akses identitas pribadi (e-KTP) sebagai identitas secara global. Masyarakat yang akan berobat secara gratispun harus memiliki e-KTP. Untuk berobat gratis, e-KTP akan digunakan untuk membuat kartu BPJS. Bila tidak memiliki e-KTP tentu akan sulit mengurus BPJS. Padahal sakit yang diderita tidak bisa direncakanan sesuai dengan diterbitkannya e-KTP oleh kecamatan.

Mau mengurus passport ke imigrasi, KTP juga termasuk menjadi syarat utama. Demikian pula saat akan mengurus atau membuat surat izin mengamudi (SIM) KTP pun menjadi syarat utama. Mau buka rekening di bank juga harus ada KTP, dan berabagi urusan lainnya semua harus menggunakan KTP. Yang dilihat di KTP itu adalah nomornya. Maka, dengan memegang surat keterangan akan akan berlaku sama dengan KTP? Apakah surat keterangan itu juga memiliki nomor? Atau memang ada kebijakan lain atau khusus terhadap para pemegang surat keterangan penduduk?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved