Raqan Rokok Masih Diusul ke Provinsi

Rancangan Qanun (Raqan) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang digodok di DPRK Pidie hingga kini belum ada perkembangan yang signifikan

Raqan Rokok Masih Diusul ke Provinsi
KOMPAS.COM
Ilustrasi 

SIGLI - Rancangan Qanun (Raqan) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang digodok di DPRK Pidie hingga kini belum ada perkembangan yang signifikan. Sejumlah warga dari kalangan 'ahli isap' mulai mempertanyakan isi raqan dan sejauh mana realisasinya, sebab isu tersebut mengundang pro-kontra di kalangan pria.

Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie, Ibrahim SH ditanyai Serambi, Minggu (25/8) mengaku, saat ini raqan tersebut masih tahap usulan nomor registrasi ke Provinsi Aceh. "Setelah itu sudah selesai. Kemudian disosialisasikan dan baru lah ditetapkan untuk dijalankan, " jawab Ibrahim singkat.

Beberapa waktu lalu, Ketua Banleg DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail SPdI MAP mengatakan, pembahasan raqan menjadi qanun ini memakan waktu satu bulan. "Paling banyak membutuhkan energi dan pemikiran Qanun KTR dan Qanun Tata Kelola Hutan Adat Mukim," katanya.

Dalam Raqan KTR, sebutnya, diatur lokasi-lokasi yang dilarang merokok seperti rumah sakit, puskesmas, dan pos kesehatan. Lalu fasilitas pendidikan terdiri atas sekolah, pesantren, universitas, dan dayah. Selain itu, fasilitas umum tertutup seperti gedung pertemuan dan kantor pemerintahan. "Termasuk tempat permainan anak-anak seperti taman yang menyediakan tempat bermain anak," ujarnya.

Di samping itu, lanjut Mahfuddin, perlu dirincikan nominal denda bagi masyarakat merokok di area KTR. "Yang diusulkan eksekutif masih tinggi yakni Rp 50 juta. Kemudian Banleg menyetujui sekira Rp 200.000. Lalu sanksi pidana dan denda juga diberlakukan kepada pengusaha dan pedagang rokok di kawasan KTR yakni mulai Rp 5 juta hingga Rp 10 juta," jelas Mahfud.

Selain itu, para pelaku juga diganjar dengan hukuman pidana kurungan yakni tiga hari kurungan.

Ditambahkan, setelah selesai qanun ini ditetapkan, maka semua qanun disampaikan ke Gubernur Aceh untuk dievaluasi sebelum diberlakukan ke masyarakat."Paling penting pemkab Pidie diminta segera mensosialisasikan. Butuh kerja sama dengan semua elemen masyarakat agar qanun ini tidak sia-sia," demikian Ketua Banleg DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail.(aya)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved