Breaking News:

Sinyal KLB belum Terlihat  

WACANA pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Nanggroe Aceh (PNA) belum terlihat. Hingga kemarin belum ada satupun

Editor: hasyim
SERAMBITV.COM
Wawancara eksklusif Ketua Harian Partai Nanggreo Aceh (PNA), Samsul Bahri alias Tiyong. 

WACANA pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Nanggroe Aceh (PNA) belum terlihat. Hingga kemarin belum ada satupun Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PNA yang mengirim surat permintaan KLB ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Ketua harian PNA, Samsul Bahri alias Tiyong kepada Serambi, Minggu (25/8), mengaku tidak tahu kapan wacana itu digelar. "Kita tunggu dalam beberapa hari ini apakah DPW dan DPK menginginkan adanya kongres luar biasa atau tidak," katanya.

Sekedar informasi, KLB baru bisa dilaksanakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau seluruh DPW atau sekurang-kurangnya 2/3 DPK atau 1/2 jumlah pengurus gampong. Aturan itu diatur dalam Anggaran Dasar Partai.

"Kalau mereka menginginkan (KLB), mereka akan memberikan rekomendasi kalau tidak ya tentu mereka tidak merekomendasi," ujar Tiyong yang juga anggota DPRA ini.

Tapi, hingga kemarin belum ada satupun surat yang masuk ke DPP.  "Belum ada. Suratnya belum ada yang sampai ke tangan saya," ungkap dia.

Sebelumnya Ketua Mahkamah PNA, Sayuti Abubakar menyatakan penyelenggarakan kongres itu bukan perkara mudah, ada aturan yang jelas, baik terkait syarat untuk penyelenggaraan kongres, pihak penyelenggara kongres, dan juga peserta kongres.

"Yang menyelenggarakan Kongres Luar Biasa itu kan Dewan Pimpinan Pusat, terus siapa sekarang yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Pusat tersebut?," katanya merujuk pada pergantian ketua harian dan sekretaris jenderal (sekjen) yang baru diganti.

Untuk diketahui, Ketua Umum DPP PNA, Irwandi Yusuf sudah menggantikan posisi ketua harian dan sekjen partai. Untuk posisi ketua harian Irwandi menunjuk istrinya, Darwati A Gani menggantikan Samsul Bahri alias Tiyong. Sedangkan posisi Sekjen ditunjuk Muharram Idris menggantikan Miswar Fuady.

Dalam hal pelaksanaan KLB, yang mewakili DPP itu ketua umum (dalam hal ketua umum berhalangan dapat memberi tugas kepada ketua harian) dan sekjen. Nah, jika KLB tersebut tetap dilaksanakan terlaksana, Sayuti mengatakan ilegal. "Berarti ada oknum yang mengatasnamakan DPP itu menyelenggarakan kongres luar biasa yang ilegal," ungkap dia.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved