Opini

Bekerjanya Hukum Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual, baik terhadap anak maupun orang dewasa, harus direspons secara serius oleh pengambil kebijakan

Bekerjanya Hukum Kejahatan Seksual
Sulaiman Tripa, Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat FH Unsyiah 

Oleh Sulaiman Tripa, Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat FH Unsyiah

 Kejahatan seksual, baik terhadap anak maupun orang dewasa, harus direspons secara serius oleh pengambil kebijakan. Semua pihak harus menyumbang saran bagaimana kejahatan seksual bisa diakhiri, atau minimal untuk jangka pendek diminimalisir.

Setelah kasus oknum ustadz terhadap santri di Lhokseumawe (antara lain Serambi 13/8/2019), muncul lagi seorang siswi yang mendapatkan pelecehan seksual di Nagan Raya (Serambi, 18/8/2019). Sebelumnya seorang mahasiswi mendapat pelecehan oknum pejabat di Aceh Jaya (Serambi, 2/8/2019 dan 7/8/2019). Sepanjang Juli 2019, berbagai berita muncul, dengan berita paling banyak dari perilaku oknum ustadz.

Keadaan tersebut membuat kita trenyuh. Kita semua harus bekerja keras. Ada empat alasan penting mengapa kerja keras harus dilakukan. Pertama, pelaku kejahatan seksual terbesar terhadap korban adalah orang-orang terdekat dan kenalan korban. Hanya sedikit terjadi oleh orang yang tidak dikenal (orang asing). Kenyataan ini tragis dan krusial, karena orang yang seharusnya dapat dipercaya dan bertanggung jawab, ternyata sebaliknya. Justru melakukan kejahatan terhadap orang yang dilindunginya. Dalam masyarakat kita, penyalahgunaan tanggung jawab ini, mirip seperti kata pepatah, "ta harap bak pageue, pageue pajoh bijeh" (diharapkan pada pagar, tetapi pagar yang makan tanaman).

Orang-orang terdekat yang melakukan kejahatan terhadap orang yang seharusnya dilindungi, harus dihukum berlipat dari ancaman biasa. Dalam undang-undang terkait kejahatan, pelaku bisa ditambah sepertiga dari ancaman hukuman terhadap orang biasa.

Kedua, sepertinya kepolisian menyadari bahwa mereka harus bekerja lebih keras setiap kasus yang terjadi terkait pelecehan seksual. Selain harus diperlakukan secara khusus, pelaku yang memiliki hubungan dengan korban memiliki kerumitan tersendiri. Apalagi kasus yang menimpa anak. Identitas korban harus dilindungi, karena terkait secara psikologis anak, pada saat yang sama, pelaku dekat korban juga harus disasar dengan hukuman berat.

Pada posisi ini, pranata hukum dan sosial sangat menentukan bagaimana proses bisa dijalankan secara maksimal. Sarana yang tersedia turut membantu polisi dalam membangun kepercayaan masyarakat terkait penanganan kasus secara profesional.

Saya kira selama ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sudah berusaha keras ke arah itu, terkait dengan penanganan korban yang masih di bawah umur. Sejumlah kendala terutama prasarana dan sumberdaya terkait penanganan korban, harus menjadi perhatian.

Ketiga, perlu upaya untuk meyakinkan korban agar membedakan apa yang dirasakannya sebagai aib dengan kejahatan yang terjadi. Atas dasar itu, pola penanganan harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagai pihak. Penanganan harus bisa meyakinkan korban bahwa membongkar kejahatan tidak akan menempatkan mereka merasakan aib dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan budaya terhadap penegakan hukum sangat penting dalam konteks ini.

Keempat, mengembalikan kepercayaan dan menegaskan tanggung jawab agar tidak ada keraguan bagi anak ke orang tua dan orang tua ke anak. Kepercayaan ini akan berimplikasi kepada keterbukaan anak terhadap orang tua. Tujuannya agar orang tua dan orang-orang terdekat bisa menjadi teman terbaik bagi anak-anaknya. Orang tua harus menjadi pendengar pertama dari setiap kejadian yang menimpa anaknya, sehingga anak tidak memendam yang akhirnya berefek pada kepribadian anak.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved