Salam

Ngeri ngeri Sedap Kelola Dana Hibah dan Bansos

Polemik dana hibah untuk dayah sebesar Rp 400 miliar segera berakhir menyusul adanya kesepakatan Pemerintah Aceh dan DPRA

Ngeri ngeri Sedap Kelola Dana Hibah dan Bansos
IST

Polemik dana hibah untuk dayah sebesar Rp 400 miliar segera berakhir menyusul adanya kesepakatan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk melakukan APBA Perubahan 2019 guna mengeksekusi anggaran tersebut. Usulan perubahan APBA yang diajukan eksekutif ke dewan mencapai Rp 17,3 triliun, atau mengalami penambahan sebesar Rp 196 miliar dari usulan APBA murni 2019 senilai Rp 17,104 triliun.

Tapi, Sekretaris DPRA, Suhaimi SH MH, mengatakan, sampai Senin (26/8), belum ada keputusan terkait penetapan jadwal pembahasan RAPBA Perubahan 2019. Usulan perubahan anggaran itu diajukan di antaranya untuk menyelesaikan dana hibah dan bansos senilai Rp 1,244 triliun yang di dalamnya termasuk dana hibah untuk dayah. Selain itu, juga untuk penyediaan anggaran kegiatan mendesak yang belum dialokasikan dalam APBA murni 2019.

Sebelumnya eksekutif keberatan mencairkan dana itu karena dokumennya belum lengkap meskipun sudah disetujui dalam pembahasan APBA murni 2019. Sikap eksekutif itu diprotes sejumlah anggota dewan mengingat sebagian besar dana hibah dayah itu berasal dari pokok pikiran atau aspirasi dewan yang mencapai Rp 396.555.000.000 dari total Rp 468.435.000.000.

Kita setuju dana hibah itu dicairkan melalui kebijakan APBA‑P. Namun, kita ingin mengingatkan bahwa dalam pengelolaan dana hibah, Aceh ini memiliki banyak catatan Amerah@, di antaranya termasuk dana hibah Rp 650 miliar beberapa tahun lalu hingga kini masih dipertanyakan pertanggungjawabannya. Bahkan, khusus untuk Aceh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berkali‑kali mengingatkan supaya dalam pencairan dan penyaluran dana hibah harus memperhatikan aspek akuntabilitas. Jangan sampai alokasi dana hibah yang seharusnya dapat dimaksimalkan, misalnya, untuk meningkatkan kualitas dayah dan santri justru Adikenduri@ karena lemahnya pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang tidak akuntabel.

KPK pun pernah mengeluarkan edaran yang meminta para kepala daerah untuk mengelola secara sunguh sungguh dana bantuan sosial dan hibah agar terhindar dari penyalahgunaan. KPK meminta kepada para kepala daerah agar pengelolaan dana hibah dan bansos (jika belum diubah lagi) mengacu pada Permendagri 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Menurut aturan, hibah maupun bansos dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang. Prosedurnya dimulai dari calon penerima hibah/bansos menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah, untuk selanjutnya kepala daerah menunjuk SKPA terkait untuk mengevaluasi. Kepala daerah harus menerbitkan surat keputusan penetapan daftar nama penerima hibah/bansos, alamat penerima dan besarnya hibah/bansos dicantumkan dalam lampiran peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBA.

Jadi, begitu rapinya pengaturan hibah dan bansos yang dibuat dalam Permendagri 32/2011 maupun 39/2012 hingga KPK menyarankan kepada seluruh kepala daerah untuk menaati kedua peraturan tersebut dalam menyalurkan dana hibah dan bansos. Untuk itulah, agar dana hibah dan bansos itu benar benar sampai ke tujuan atau dinikmati kalangan yang berhak, maka penetapan penerima serta penyalurannya harus jelas dan tentu saja tak boleh melanggar ketentuan.

Jadi, wajar pula jika beberapa waktu lalu Nova Iriansyah bersikap sangat hati‑hati terhadap dana hibah dan bansos. Sebelumnya, Gubernur Irwandi Yusuf juga menyatakan tidak akan tergesa‑gesa mencairkan dana hibah dan bansos sebelum Adikuliti@ satu persatu program dan syaratnya. Gubernur Zaini Abdullah juga sempat mengeluarkan edaran tentang pelaksanaan hibah dan bansos 2017 yang mengingatkan dana itu hanya dapat dicairkan setelah dibahas dalam APBA Perubahan 2017.

Makanya, eksekutif diingatkan supaya mengevaluasi secara cermat dan memberikan pendampingan pada penerima hibah tentang kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk tata cara pengelolaan keuangan, proses administrasi pencairan termasuk bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban. Sebab, setelah bantuan dana hibah ini dicairkan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukan yang diajukan. Ini semua agar tidak sampai tersandung kasus hukum.

Harapan kita, dana hibah dan bansos dari APBA‑P 2019 ini dapat cair sesuai mekanisme dan Insya Allah mengalir sesuai peruntukannya!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved