Opini

Pentingnya Kekuasaan Religius  

Sepanjang pergelokakan kekuasaaan di negeri ini, hampir seluruh penduduk bangsa Indonesia tak mampu mengetahui seberapa

Pentingnya Kekuasaan Religius   
IST
Direktur Badan Riset Keagamaan dan Kedamaian Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Oleh Zulfata, S.Ud., M.Ag, Direktur Badan Riset Keagamaan dan Kedamaian Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Sepanjang pergelokakan kekuasaaan di negeri ini, hampir seluruh penduduk bangsa Indonesia tak mampu mengetahui seberapa berdaulatnya peran kekuasaan religius pasca-kemerdekaan Indonesia. Seiring pergantian rezim dari orde lama, orde baru hingga demokrasi, seiring itu pula potret tampuk kekuasaan bangsa jauh dari praktik perwujudan kekuasaan religius. Kekuasaan religius mensyaratkan adanya penguasa yang religius, dan akhirnya akan menciptakan kepemimpinan nasional yang religius pula.

Kesadaran kekuasaan religius melampui kesadaran kebangsaan yang terkadang masih terikat sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tanpa kehadiran kekuasaan religius yang berdaulat, maka kumandang kemaslahatan pada suatu rezim pemerintahan dipastikan hanyalah kekuasaan sandiwara yang mahir memainkan motif kekuasaannya. Sekali bermotif demokratis, sekali lainnya bermotif otoritarian secara laten. Gejala sedemikianlah yang menciptakan kericauan bagi generasi yang kritis masa kini.

Terkadang membicarakan kekuasaan religius, menggiringkan seseorang masuk ke jurang politik keagamaan tertentu, sehingga paradigma kekuasaan religius tidak sampai pada tujuannya sendiri. Hal ini terjadi karena godaan klaim kebenaran religius secara sepihak rentan terjadi pada pemeluk agama. Pada narasi ini, penulis tidak sedang mengatakan bahwa tidak ada agama yang paling benar, tetapi konteks kekuasaan religius ini membicarakan sejauhmana kekuasaan mampu memberikat daulat visi dan daulat terapan dalam mewujudkan percepatan kesejahteraan rakyat.

Silih berganti rezim di Indonesia telah memberikan sinyal bahwa kekuasaaan yang muncul di balik kepemimpinan negara masih jauh pada upaya kedaulatan religius. Masa prakemerdekaan yang berdaulat adalah kekuasaan kolonial. Masa Soekarno yang berdaulat adalah kekuasaan nasionalis, Islam dan komunis (nasakom), hingga saat ini terus berupaya terbentuknya kekuasaan Pancasila.

Dalam konteks negara Pancasila, kekuasaan religius memiliki spirit yang sama dengan falsafah Pancasila dengan cita-cita mewujudkan kemerdekaan secara lahir dan batin pada seluruh rakyat Indonesia. Daya wujud terapan Pancasila dapat dimainkan oleh spirit kekuasaan religius yang tidak perlu memainkan wacana keagamaan atau spritualitas dalam mengelola politik elektoral. Pada titik ini, kekuasaaan religius berhadapan pada sistem politik yang dikontrol oleh kekuasaan partai politik (parpol). Sehingga uraian singkat dari tulisan ini memberikan hipotesa bahwa kekuasaan religi masih tenggelam dalam kekuasaan parpol.

Tanpa disadari, pertumbuhan kekuasaan di Indonesia tidaklah stabil dan tak mudah diprediksi, layaknya perkiraan cuaca, yang kemungkinan besar dapat mengetahui lebih awal kapan dan di mana lokasi hujan deras akan mengguyur wilayah di Indonesia. Berbeda dengan proses kontestasi merebut kekuasaan dalam suatu negara yang sifatnya penuh dengan taktik dan srategi, dan hasil strategi yang diketahui publik pun bersifat kejutan politik.

Disebut kejutan politik karena publik hanya mengetahui hasil akhir dari perebutan suatu kekuasaan, tan tidak mengetahui proses pertarungan kekuasaan yang sesungguhnya. Pada kondisi tidak mengetahui secara pasti inilah yang terkadang menjerumuskan rakyat sebagai tumbal-tumbal politik para elitenya.

Saat rakyat menjadi tumbal politik, maka kebenaran seperti ambigu, inkonstitusional karena politik hidup di balik ketidakadilan tersebut. Tak usah menyebut banyak contoh inkonstitusional yang terjadi di Indonesia, pahami saja kasus penegakan hukum Setya Novanto yang terciduk saat keliaran di luar penjara, hingga kasus "menyayat" demokrasi di 22 Mei 2019. Dua kasus politik sedemikian tak mampu diadili oleh rakyat.

Walaupun rakyat adalah penguasa sesungguhnya dalam demokrasi, namun pada saat pembentukan haluan kekuasaan, rakyat telah memberi wewenang kepada para penegak hukum, dan pada akhirnya juru kunci keadilan sejatinya terletak pada penguasa. Sehingga dalam kontek nasional, terdapat tiga penguasa di Indonesia yaitu penguasa legislatif, eksekutif, dan penguasa yudikatif.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved