Berita Banda Aceh

PTUN Batalkan Izin Gubernur Aceh Terkait Pembangunan PLTA Tampur di Gayo Lues

Walhi menolak pembangunan PLTA Tampur di sana karena kegiatan tersebut dinilai bisa mengancam habitat satwa

PTUN Batalkan Izin Gubernur Aceh Terkait Pembangunan PLTA Tampur di Gayo Lues
FOR SERAMBINEWS.COM
Sidang pembacaan putusan gugatan LSM Walhi Aceh terhadap Gubernur Aceh terkait pemberian IPPKH untuk pembangunan PLTA Tampur-I di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Rabu (28/8/2019) 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh membatalkan keputusan Gubernur Aceh yang mengeluarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada PT Kamirzu untuk pembangunan PLTA Tampur di Gayo Lues.

Keputusan itu disampaikan atas gugatan LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh.

Sidang pamungkas tersebut dipimpin oleh Muhammad Yunus Tazryan didampingi hakim anggota Fandy Kurniawan Pattiradja SH MKn dan Miftah Saad Caniago SH MH, Rabu (28/8/2019).

Dalam amar putusannya majelis hakim menyampaikan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

Baca: Pembayaran Klaim dan Penerimaan Iuran BPJS Kesehatan Selalu Timpang, Terjadi Sejak 2014 Hingga Kini

"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya," baca Muhammad Yunus.

"Menyatakan batal dan/atau tidak sah keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/2017, tanggal 09 Juni 2017 tentang pemberian IPPKH dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) seluas -+ 4.407 Ha atas nama PT Kamirzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh beserta perubahannya," sebut dia.

Selain itu, kepada Tergugat majelis hakim juga mewajibkan untuk mencabut objek sengketa beserta perubahannya dan membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Sebelumnya diberitakan, LSM Walhi Aceh menggugat Gubernur Aceh terkait pemberian IPPKH untuk pembangunan PLTA Tampur-I pada Selasa (12/3/2019).

Baca: Nasib Petani Garam di Pidie, Harga Jual Turun, Tapi Bahan Baku Tinggi

Walhi menolak pembangunan PLTA Tampur di sana karena kegiatan tersebut dinilai bisa mengancam habitat satwa.

Hadir pada sidang itu Kuasa Hukum Penggugat, Muhammad Reza Maulana SH.

Sedangkan Kuasa Hukum dari Tergugat, Isfanuddin SH dan Tergugat II Intervensi, Joni Suwardi SH dan Iqbal SH. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved