Aturan Berbahasa Aceh di Lhokseumawe

Ini Pendapat Sastrawan Terkait Aturan Penggunaan Bahasa Aceh Setiap Jumat di Lhokseumawe

Pemko Lhokseumawe, mulai Jumat (30/8/2019) besok melaksanakan surat edaran terkait wajib berbahasa Aceh di kantor dan lingkungan sekolah.

Ini Pendapat Sastrawan Terkait Aturan Penggunaan Bahasa Aceh Setiap Jumat di Lhokseumawe
Dok: Farhan Zuhri
Sastrawan Farhan Zuhri 

Laporan Saiful Bahri | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Pemerintah Kota Lhokseumawe, pada Jumat (30/8/2019) besok mulai memberlakukan edaran terkait wajib berbahasa Aceh di kantor, di lingkungan sekolah. Termasuk surat menyurat yang bersifat internal juga harus menggunakan bahasa Aceh.

Menanggapi hal tersebut, seorang sastrawan di Lhokseumawe, Farhan Zuhri, menilai edaran tersebut adalah sebuah hal yang sangat positif.

"Kami menilai pelestarian bahasa daerah yang diwajibkan oleh Walikota bertujuan untuk melawan kepunahan. Karena berdasarkan grafik yang kita pelajari, setiap tahunnya bahasa daerah di Indonesia mengalami kemunduran secara signifikan. Dari jumlah awal 652 (UNESCO) menjadi 640 bahasa daerah yang tersisa,” ungkapnya.

“Ini merupakan ancaman serius dan perlu penangganan segera. Karenanya melalui program ini, kita harapkan akan dapat memelihara bahasa Aceh di Lhokseumawe khususnya," kata Farhan.

Selain itu, menurut Farhan, bahasa Aceh juga punya nilai historis dalam perjuangan melawan penjajah dulunya.

"Artinya, bahasa Aceh juga bisa disebut sebagai resistensi dari praktik poskolonial dari para penjajah baik dari segi budaya, bahasa dan lainnya. Intinya, program ini sangatlah bagus untuk melestarikan bahasa Aceh di Lhokseumawe," pungkas Farhan.

Sebelumnya, surat edaran Wali Kota Lhokseumawe nomor 050/33, sudah disebarkan kepada seluruh jajaran di Kota Lhokseumawe hingga sampai ke lembaga pendidikan dan para keuchik, untuk membiasakan dan membudayakan pengunaan bahasa Aceh yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah.

Surat edaran itu juga memerintahkan penggunaan bahasa Aceh dengan lisan dan tulisan terhadap surat menyurat yang sifatnya internal pada setiap hari Jumat. 

Lalu, menggunakan bahasa Aceh pada kegiatan belajar mengajar pendidikan bahasa, sastra, dan budaya  Aceh bagi peserta didik di setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan pendidikan non formal sesuai dengan kurikulum muatan lokal.

Serta terakhir, bagi aparatur pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRK, para keuchik, imum mukim serta perangkat desa, pendidik dan peserta didik yang selain bahasa ibunya Bahasa Aceh, maka diharapkan agar dapat menyesuaikan.(*)

Baca: Waspada! Longsor di Lintas Bireuen-Takengon Makin Parah, Pelintas Terancam Jatuh ke Sungai

Baca: Kasad Jenderal Andika Perkasa Sapa Prajurit TNI Kodam IM, Ini Pesannya

Baca: Minimalisir Peredaran Narkoba ke Pelosok Gampong di Pijay, Kemenag Tempatkan 64 Penyuluh

Baca: FOTO-FOTO Kondisi Terkini Kerusuhan di Jayapura, Aktivitas Warga Lumpuh

Baca: VIDEO - Polisi Aceh Barat Bekuk Penjambret

Baca: VIDEO - Dua Rambu Laut Terdampar di Aceh Barat

Penulis: Saiful Bahri
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved