Salam

Tertibkan Aset Supaya Jelas dan Bermanfaat  

PEMERINTAH Aceh sedang serius mendata kembali aset-aset daerah bernilai sekitar Rp 3 triliun yang yang selama ini belum terdata

Tertibkan Aset Supaya Jelas dan Bermanfaat   
SERAMBI/BUDI FATRIA
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah (tengah) berbincang dengan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun (kanan) pada acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Arif Agus (kiri) menggantikan Isman Rudy, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu (28/8/2019). 

PEMERINTAH Aceh sedang serius mendata kembali aset-aset daerah bernilai sekitar Rp 3 triliun yang yang selama ini belum terdata secara baik. Selain atas perintah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pendataan itu juga harus dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi-funmgsi aset daerah.

Persoalan aset Pemerintah Aceh sudah sering mendapat pertanyaan selain dari BPK juga oleh DPRA selaku pengawas Pemerintah Aceh. Pertanyaan itu sudah lama muncul karena bertahun-tahun pula aset-aset Pemerintah Aceh tanpa data yang lengkap. Banyak pula barang milik daerah yang belum teridentifikasi, belum diregister, dan belum tertib evaluasi. “Padahal desakan penertiban aset sudah kita sampaikan berkali-kali,” kata seotrang anggota DPRA beberapa tahun lalu dalam sidang dewan.

Makanya, kita sangat mendukung program penertiban aset daerah itu. Sebab, sangat  penting dan sangat relevan dilakukan saat ini agar masyarakat mengetahui mengenai adanya penertiban yang kemudian menghasilkan aset-aset penting, seperti tanah, gedung, hingga infrastruktur.

Kita berharap kegiatan penertiban aset-aset milik daerah ini berjalan secara baik sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Terkait penertiban aset ini, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, ini dilakukan sebagai tindak lanjut temuan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2018 lalu, yang baru ditindaklanjuti rata-rata 67,45 persen. "Dalam laporan pemeriksaan keuangan pemerintah Aceh tahun 2018 yang mendapat opini WTP dari BPK, kita diminta menertibkan kembali aset daerah senilai Rp 3 triliun yang belum tercatat dengan baik, dan hasil penertibannya dilaporkan kembali kepada BPK, " kata Nova.

Dikatakan, aset yang harus ditertibkan itu  antara lain aset bergerak seperti kendaraan bermotor, mobil dinas, mobil operasional, alat berat, mesin-mesin pertanian, maupun aset tetap tidak bergerak seperti tanah, gedung, kantor, dan lainnya. “Kalau memang sudah waktunya untuk dihapusbukukan, lakukan penghapusan sesuai aturan. Demikian saran dan usul BPK kepada Pemerintah Aceh, " kata Nova Iriansyah.

Untuk menertibkan aset senilai Rp 3 triliun lebih itu, kata Nova Iriansyah, langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk Tim Ad Hoc. Tim ini terdiri atas sekda, kepala inspektorat, para asisten, dan intansi terkait lain. Dalam penertiban, lanjut Nova Iriansyah, pihaknya akan melakukan hal-hal yang ringan-ringan dulu. Misalnya, penghapusan barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi seperti mobil bantuan, alat berat, bus,  peralatan permesinan yang terkena tsunami atau yang diberikan pascatsunami, tapi sudah rusak dan tak layak operasi.

Seperti sudah kita singgung di awal tadi, bahwa penertiban aset ini sangat penting dalam penilaian performa pemerintah daerah oleh BPK. Dalam pandangan BPK, selama permasalahan aset belum dibereskan, maka pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota akan sulit meraih opini tertinggi BPK, yaitu WTP. Ini termasuk Pemprov Aceh yang masih memiliki cukup banyak masalah dalam pengelolaan aset miliknya.

Untuk penilaian aset, BPK melihat berdasarkan tiga poin. Pertama, catatan administrasi. BPK akan melihat, apakah aset-aset tersebut sudah tercatat secara administrasi. Kedua, catatan legalitas. Artinya, keberadaan aset tersebut harus didukung dengan bukti kepemilikan yang sah atas hukum dan apakah ada sengketa atau tidak. Ketiga, aset itu dikuasai atau tidak. Bisa jadi, dicatat ada aset, tetapi belum dikuasai secara fisik oleh Pemerintah Aceh. Jadi tiga perspektif itu yang dilihat BPK dalam audit aset.

Masalah pencatatan aset yang belum baik tidak hanya dialami Pemerintah Provinsi Aceh, Tapi, beberapa kabupaten/kota juga mengalami hal serupa. Yang paling banyak masalah adalah kabupaten dan kota yang terjadi pemekaran. Seperti Kabuoaten Aceh Utara dan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Demikian juga Pemerintah Kota Langsa dengan Kabupaten Aceh Timur, dan lain-lain.

Kita berharap, penertiban aset yang dilakukan pemerintah provinsi ini juga diikuti oleh kabupaten/kota di seluruh Aceh, sehingga aset-aset yang selama ini tidak jelas akan menjadi jelas. Aset-aset yang selama ini telantar akan bisa difungsikan dan menghasilkan duit untuk daerah.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved