Breaking News:

Plt Didesak Copot Kadis, Berkinerja Rendah

Puluhan mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh melancarkan aksi di kantor Gubernur Aceh

Editor: bakri
SERAMBI/ SUBUR DANI
Jubir Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG) menerima para mahasiswa yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (30/8/2019). 

BANDA ACEH - Puluhan mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh melancarkan aksi di kantor Gubernur Aceh, Jumat (30/8). Aksi tersebut digelar mahasiswa sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas lambannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019.

Salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi itu adalah, mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, agar mencopot beberapa kepala dinas (kadis) yang dianggap berkinerja rendah. Mahasiswa menilai, lambannya realisasi APBA 2019 karena banyaknya SKPA yang berkinerja rendah dan berapor merah.

Oleh karena itu, mahasiswa mendesak Plt Gubernur Aceh untuk segera mencopot kadis atau kepala SKPA yang berkinerja rendah. "Kami mendesak Plt Gubemur Aceh agar segera melakukan pencopotan terhadap Kepala SKPA berkinerja rendah," kata Wakil Presiden Mahasiswa Unsyiah, Rifqi Ubai Sultan, saat membacakan pernyataan sikap mereka.

Pantauan Serambi, mahasiswa menggelar aksi dengan mengusung sejumlah poster tentang protes kepada Pemerintah Aceh. Aksi mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian dan personel Satpol PP. Mahasiswa secara bergantian berorasi, menyampaikan protes mereka.

Adanya kadis yang berkinerja rendah, katanya, dapat diukur dari persentase realisasi program dan kegiatan hingga saat ini di masing-mading dinas. Menurut mahasiswa, hasilnya masih sangat rendah atau berapor merah.

Mahasiswa juga mendesak Plt Gubernur Aceh agar segera mencopot Kepala ULP Pemerintah Aceh. "Mengingat salah satu hambatan realisasi APBA disebabkan oleh lambatnya proses tender dan sering terjadinya tender bermasalah. Misalnya, penetapan perusahaan blacklist sebagai pemenang tender," kata Rifqi.

Mahasiswa juga menilai, keberadaan para penasihat khusus gubernur yang ditempatkan di sejumlah SKPA tak berdampak pada peningkatan kinerja dan akselerasi kegiatan di SKPA. Oleh karenanya, mahasiswa juga mendesak mencopot para penasihat tersebut. "Justru, keberadaan penasihat khusus ini membebani SKPA saja," kata Rifqi.

Selanjutnya, mahasiwa meminta Plt Gubernur Aceh dan para kepala SKPA untuk menghindari perjalanan dinas ke luar daerah dan luar negeri sampai akhir tahun anggaran, agar dapat fokus mengawal realisasi pelaksanaan APBA 2019.

"Kami menilai, penyebab utama rapor merah kali ini karena lemahnya leadership Plt Gubernur Nova Iriansyah. Kami meminta Plt agar memimpin langsung setiap tahapan dan mengevaluasi setiap progress pelaksanaan APBA 2019 dan mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial," pungkas Rifqi.

Para mahasiswa yang melancarkan aksi kemarin berharap bisa berjumpa langsung dengan Plt Gubernur Aceh guna menyampaikan perihal tersebut. Karena Plt Gubernur sedang tidak berada di tempat, alhasil mahasiswa diterima oleh Saifullah Abdulgani (SAG), Kepala Bagian Hubungan Media Massa dan Penyiaran Biro Humas dan Protokol Setda Aceh yang juga Jubir Pemerintah Aceh.

Kepada SAG mahasiswa menyerahkan pernyataan sikap mereka untuk diteruskan kepada Plt Gubernur Aceh. "Pak Plt menyampaikan salam kepada adik-adik mahasiswa semua. Dan insya Allah, naskah pernyataan sikap ini akan saya serahkan kepada pimpinan," kata SAG.

SAG menjelaskan, Pemerintah Aceh saban hari mengevaluasi seluruh SKPA atas semua pekerjaan dan progress yang sedang dilakukan. Seretnya serapan anggaran dalam APBA 2019 menurut SAG,  banyak faktor. “Jadi jangan dilihat ketika ada SKPA berapor merah bahwa mereka tidak bekerja, tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan itu, mungkin faktor teknis, mungkin juga faktor alam,” kata SAG.

Salah satu contoh,  kata SAG, misalnya dalam realisasi tender fisik proyek APBA 2019, pada pertengahan Maret lalu keluar pedoman baru yakni Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. “Jadi, ada yang harus dilakukan ulang, seperti melengkapi syarat, konsekuensi tenaga dan juga pada anggaran,” katanya.

Kemudian, ada juga faktor di lapangan seperti faktor alam, sehingga menghambat pekerjaan SKPA. “Kemudian lagi seperti masalah dana bansos kemarin, itu sedang diproses kembali dalam APBA-P. Intinya, pemerintah selalu melakukan evaluasi untuk itu agar progressnya semakin bagus. Biasanya di akhir tahun anggaran, progressnya akan terus meningkat hingga 90 persen,” pungkas SAG. (dan)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved