Salam

Menyoal Jembatan “Abu Nawas”di Pidie  

Infrastruktur-infrastruktur mahal yang telantar di Aceh terus mendapat sorotan dari masyarakat karena kecewa tak bisa memanfaatkannya

Menyoal Jembatan “Abu Nawas”di Pidie   
SERAMBI/ABDULLAH GANI
BELUM RAMPUNG -Jembatan kerangka baja yang menghubungkan Gampong Jeumerang - Pusong Kecamatan Kembangtanjong, Pidie yang dibangun tahun 2018 melalui dana Hibbah APBN 2017 hingga kini belum dapat dilintasi. Opriet di dua ujung jembatan belum rampung. Foto direkam, Sabtu (31/8/2019). SERAMBI/ABDULLAH GANI 

Infrastruktur-infrastruktur mahal yang telantar di Aceh terus mendapat sorotan dari masyarakat karena kecewa tak bisa memanfaatkannya untuk mendukung kelancaran aktivitas mereka sehari-hari. Di antara fasilitas umum tak termanfaatkan adalah jembatan rangka baja di Kecamatan Kembangtanjong, Pidie, yang sudah setahun menjadi jembatan “Abu Nawas”.

Pasalnya, jembatan penghubung desa-desa setempat belum ada akses jalan dan cuma memiliki satu oprit. Akibatnya, jembatan yang dibangun pada tahun 2018 lalu dengan anggaran Rp 30 miliar dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu hingga kemarin belum bisa difungsikan.

Jembatan yang berdiri megah itu hanya bisa dilintasi pejalan kaki. Padahal, kehadiran jembatan itu sangat penting sebagai akses antargampong. Tapi sayang, hanya ada jembatan, sedangkan jalan belum dibangun. "Kami berharap jembatan ini dilanjutkan pembangunannya. Kalau hanya seperti ini, jembatan Abu Nawas namanya," kata warga.

Cerita fasiltas-fasilitas umum yang telantar pernah mendapat sorotan tajam dari harian ini beberapa tahun lalu. Setelah sorotan yang ditanggapi banyak kalangan, beberapa infrastruktur yang sempat menjadi bangunan mubazir ada yang buru-buru difungsikan meski harus merehab kembali di sana-sini. Misalnya, tempat pelelangan ikan, pasar kecamatan, terminal, dan lain-lain. Namun, ada juga yang sudah belasan tahun tetap menjadi bangunan yang telantar hingga kemudian tak bisa dipakai lagi.

Padahal, terutama di musim Pilpres dan Pilkada topik mengenai rencana pembangunan dan perbaikan infrastruktur selalu menjadi jualan utama tim kampanye untuk mendapat dukungan masyarakat. Para calon kepala daerah berjanji membangunan pelabuhan, jalan, jembatan, bendungan, gedung sekolah, rumah sakit, klinik, dan sebagainya.

Ya, semua baik dan tak ada yang salah. Sebab, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengejar ketertinggalan kita, sekaligus mengembangkan perekonomian antar desa, kecamatan, kabupaten, bahkan antarprovinsi. Tanpa membangun infrastruktur kita akan tertinggal jauh dari dari daerah lain dan hanya akan jadi konsumen hasil produksi orang.

Para ahli ejkonomi mengingatklan kita bahwa infrastruktur jejaring fisik seperti jalan raya, rel kereta api, jembatan, pelabuhan laut, bandara, pembangkit listrik, dan yang lainnya adalah untuk mendukung kegiatan industri modern. Antara lain, memperlancar arus barang dan jasa serta pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Makanya, salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi satu daerah adalah membangun, memperluas, dan mengelola infrastruktur secara berkesinambungan. Tanpa itu, daerah-daerah tidak akan berkembang dan tidak akan maju ekonomi masyarakatnya.

Pembangunan infrastruktur di daerah secara masif oleh pemerintah pusat, pemerintah, provinsi, pemerintah kabupaten/kota tentu harus sangat kita apresiasi. Toh nitanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa-desa, kecamatan, dan seterusnya. Itulah sebabnya kita terus meminta pemerintah agar lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah.

Cuma saja, setiap infrastrukur yang diminta dan dibangun betul-betul berdasarkan kebutuhan, bukan untuk kepentingan lain-lain. Sebab, telantarnya banyak infrastruktur di Aceh antara lantaran pembangunannya bukan karena kbutuhan yang mendesak serta tidak melalui perencanaan yang matang. Sehingga, ada jembatan tidak ada jalan. Ada gedung sekolah tapi tidak ada guru dan murid. Ada tempat pelelangan ikan tapi tak ada nelayan yang merapat. Ada terminal namun tak ada kendaraan umum yang mau singgah. Ada rumah dinas pejabat tapi tak ditempati. Terus ada bendungan dan saluran tapi tidak ada air. Dan lain sebagainya.

Karena kenyataan-kenyataan itulah kita berharap ke depan setiap pembangunan infrastruktur di manapun harus bertadasarkan perhitungan yang matang. Mulai kebutuhan masyarakat hingga ketersediaan anggaran yang berkesinambungan agar bangunan-bangunan tak dikerjakan sepenggal-sepenggal lalu telantar seperti jembatan “Abu Nawas” di Kembang Tanjong, Pidie, itu.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved