Distanbun Dukung Rencana Ekspor CPO dari Aceh

Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh sangat mendukung pengusaha Aceh untuk mengekspor minyak sawit mentah

Distanbun Dukung Rencana Ekspor CPO dari Aceh
IST
AZANUDDIN KURNIA, Kabid Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan Distanbun Aceh

BANDA ACEH - Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh sangat mendukung pengusaha Aceh untuk mengekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) langsung dari Aceh. Hal itu akan menguntungkan petani dan pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Aceh.

Hal itu disampaikan Kabid Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan Distanbun Aceh, Azanuddin Kurnia SP MP kepada Serambi, Senin (2/9/2019), menanggapi tentang rencana Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Aceh, Nurchalis, untuk mengekspor CPO langsung dari Aceh.

“Kita memang berharap ada pengusaha yang mau mengekspor langsung CPO dari Aceh. Sebab, selain bisa mengurangi biaya transpor ke provinsi tetangga, ada banyak keuntungan lain bagi Aceh seperti tersedianya lapangan kerja, meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, dan bisa menaikkan nama Aceh di level perdagangan dunia luar. Karena hal tersebut akan tercatat sebagai franko Aceh CPO yang diekspor,” jelas Azanuddin.

Hal ini, lanjutnya, nanti juga bisa mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) dari pengurangan harga transpor dan berbagai retribusi lain. Dikatakan, masyarakat Aceh juga senang dan harus berbangga bila hal ini terwujud. Sebab, kelapa sawit datang ke Indonesia bermula dari Aceh. Pertama datang sekitar tahun 1911, ditanam di Sungai Liput, Aceh Tamiang, Asahan (Sumatera Utara), dan Bogor (Jawa Barat).

“Khusus untuk Sungai Liput dan Asahan, saat itu kelapa sawit dikembangkan sebagai tanaman budidaya yang bernilai bisnis. Sedangkan yang di Bogor lebih kepada penelitian dan pengawetan,” ungkap pria yang akrab disapa Azan ini.

Ia berharap Nurchalis terus maju dan bisa mengembangkan ekonomi Aceh. Apalagi, CPO akan diekspor dari Pelabuhan Surin, Aceh Barat Daya. Hal ini, tambah Azan, akan membantu pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) pantai barat selatan Aceh yang saat ini sedang digagas.

Dia berharap  pemilik kebun dan PKS di Aceh dapat memanfaatkan peluang bisnis ini. “Kapan lagi para pengusaha membantu Aceh kalau tidak sekarang dari sektor ekspor CPO. Soal teknis, para pengusaha nanti dapat langsung berkomunikasi dengan Nurchalis,” timpalnya.

Terhadap usulan Nurchalis perlunya qanun atau peraturan gubernur (pergub) tata niaga khususnya sektor pertanian dan perkebunan, menurut Azan, pihaknya sedang mengkaji usulan tersebut. “Intinya,  bagaimana kita bisa membangun Aceh dari berbagai sektor. Sehingga hasil bumi Aceh mendapat proteksi yang wajar dari pemerintah khususnya Pemerintah Aceh,” tutup Ketua Ikatan Keluarga Alumni Sosial Ekonomi Pertanian (IKA-SEP) Unsyiah itu.(jal)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved