Opini

SP2020, One Data via Online  

Tahukah Anda negara mana yang mempunyai penduduk terbanyak di dunia? Ya, jawabannya adalah Cina, bagaimana dengan Indonesia?

SP2020, One Data via Online   
IST
Hendri Achmad Hudori, S.ST, M.Si, PNS di BPS Aceh

Oleh Hendri Achmad Hudori, S.ST, M.Si, PNS di BPS Aceh

 Tahukah Anda negara mana yang mempunyai penduduk terbanyak di dunia? Ya, jawabannya adalah Cina. Bagaimana dengan Indonesia? Menurut hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa, menempati peringkat ke-4 negara terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Lantas, berapa jumlah penduduk Indonesia saat ini? Untuk mengetahui jawabannya mari kita tunggu hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020).

SP2020 merupakan sensus penduduk ke-7 yang akan digelar di Indonesia. Hal ini berawal dari rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar setiap negara melaksanakan sensus penduduk secara serentak. Baru pada tahun 1961 sensus penduduk dapat diselenggarakan untuk pertama kalinya. Kemudian setelah itu rutin dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, yaitu pada tahun 1971, 1980, 1990, 2000, dan terakhir pada 2010.

Sensus Penduduk termasuk ke dalam kategori statistik dasar yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik. UU tersebut membagi statistik menjadi 3, yaitu: (1) statistik dasar, (2) statistik sektoral, dan (3) statistik khusus. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, dan makro yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS).

Sensus Penduduk sangat menentukan masa depan penduduk suatu negara. Dengan diketahui jumlah penduduk, maka dapat diketahui berapa kebutuhan fasilitas yang harus disiapkan, berapa dan dimana sekolah yang harus dibangun, daerah mana saja yang membutuhkan penambahan fasilitas perumahan, berapa dan dimana rumah sakit yang harus didirikan, dan masih banyak pertanyaan lainnya.

Dari aspek anggaran pembangunan, data tersebut selalu menjadi salah satu indikator dalam menentukan besarnya biaya pembangunan yang akan diterima setiap daerah. Tujuannya tidak lain agar pembangunan menjadi lebih merata. Di antaranya dalam pengalokasian Dana Desa yang diterima setiap desa dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima setiap provinsi maupun kabupaten/kota.

 One data

Saat ini di Indonesia ada dua sumber utama data kependudukan, yaitu berasal dari BPS dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). BPS menggunakan konsep secara de facto, sedangkan Kemendagri secara de jure. Konsep de facto artinya penduduk dicatat dimana dia berada ketika disensus atau sudah tinggal menetap selama 6 bulan. Sementara konsep de jure, penduduk dicatat sesuai kartu identitasnya (KTP), walaupun penduduk tersebut sudah tidak tinggal di daerah tersebut.

Adanya dua data kependudukan dengan dua konsep yang berbeda sering menimbulkan kebingungan di kalangan pemerintah daerah. Bahkan, tidak jarang terjadi adu argumentasi tentang data mana yang lebih valid. Sejatinya perbedaan itu terjadi akibat perbedaan konsep yang digunakan karena memiliki fungsi yang berbeda. Data penduduk BPS digunakan untuk menghitung beban yang ditanggung suatu wilayah, sedangkan data penduduk Kemendagri digunakan untuk pencatatan administrasi.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved