BJ Habibie Meninggal

KontraS Desak Pemerintah Bangun Monumen BJ Habibie di Aceh, Bentuk Apresiasi Karena Cabut DOM

Meski hanya menjabat 1,5 tahun (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999) sebagai Presiden ke-3 RI, BJ Habibie menaruh perhatian besar dengan mencabut DOM.

KontraS Desak Pemerintah Bangun Monumen BJ Habibie di Aceh, Bentuk Apresiasi Karena Cabut DOM
MASYARAKAT perwakilan korban Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh melakukan aksi pada peringatan 16 tahun pencabutan DOM di depan Kantor Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) di kawasan Peuniti, Banda Aceh, Kamis (7/8). Mereka menuntut Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti temuan Komnas HAM terkait pelangaran hak asasi manusia pada masa konflik Aceh. SERAMBI/M ANSHAR 

KontraS Desak Pemerintah Aceh Bangun Monumen BJ Habibie di Aceh, Bentuk Apresiasi Karena Cabut DOM

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mendesak Pemerintah Aceh membangun monumen BJ Habibie sebagai bentuk terima kasihnya rakyat Aceh kepada Presiden ke-3 itu karena sudah membebaskan Aceh dari status Daerah Operasi Militer (DOM).

"Seharusnya ada penghargaan khusus dari Aceh untuk Habibie sebagai bentuk penghormatan kepada beliau atas berbagai upaya yang dilakukannya untuk Aceh," kata Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra menjawab Serambi, Kamis (12/9), mengenang kiprah BJ Habibie terhadap Aceh sebelum meninggal.

Presiden ke 3 RI, BJ Habibie meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Habibie meninggal pada pukul 18.05 WIB dalam usia 83 tahun. Bapak Teknologi Indonesia tersebut meninggal karena sakit yang dideritanya dan ia sudah dirawat secara intensif sejak 1 September 2019.

Hendra menyampaikan, meski hanya menjabat 1,5 tahun (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999) sebagai Presiden ke-3 RI, BJ Habibie menaruh perhatian besar kepada Aceh yang saat itu sedang dilansa konflik. Dia mengeluarkan keputusan besar berupa mencabut status DOM dari Aceh dan menarik pasukan non-organik.

SekAdar mengulang sejarah, dalam rentang medio 1989-1998, Presiden Soeharto memberlakukan operasi militer dengan sandi Operasi Jaring Merah untuk menumpas pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di bawah pimpinan Hasan Tiro.

Selama periode itu, pemerintah menyatakan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer dan mengirimkan pasukan Tentera Nasional Indonesia (TNI). Dalam operasi itu, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat terjadi di Aceh.

Baca: Hadiah Terbesar BJ Habibie untuk Aceh itu Bernama Pencabutan DOM

Baca: Setelah Papua, Jokowi Juga Diminta Bangun Istana di Aceh

Baca: Viral Video Xanana Gusmao Cium Kening Habibie dan Pegang Erat Tangannya, Ini Penjelasannya

Sepuluh tahun pemberlakuan DOM menyebabkan ribuan orang tewas dan dibantai, serta ratusan orang lainnya hilang, dibunuh, diperkosa, atau disiksa. Kasus itu menjadi peristiwa paling kelam di Indonesia.

Singkat cerita, kasus itu kemudian berakhir pada tahun 1989, ketika Soeharto lengser dari jabatan Presiden dan berakhirnya masa era Orde Baru. Posisi Presiden kemudian diganti oleh putra kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan, BJ Habibie dan di bawah perintahnya status DOM di Aceh dicabut.

Halaman
12
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Said Kamaruzzaman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved