Pelayanan Rumah Sakit Terganggu, BPJS Kesehatan belum Bayar Klaim 3 Bulan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Aceh Tenggara belum membayarkan dana klaim Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pelayanan Rumah Sakit Terganggu, BPJS Kesehatan belum Bayar Klaim 3 Bulan
SERAMBINEWS.COM/ASNAWI LUWI
Panitia mengecek kesiapan Lokasi pelaksanaan tes wawancara bagi tenaga kontrak BLUD RSUD Sahudin Kutacane di aula rumah sakit tersebut 

KUTACANE - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Aceh Tenggara belum membayarkan dana klaim Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Sahudin Kutacane sebesar Rp 12 miliar lebih. Hal ini berimbas terhadap pelayanan dan operasional di RSUD Sahudin Kutacane.

Sekretaris RSUD Sahudin Kutacane, Budi Afrizal SKM MKM, kepada Serambi, Rabu (11/9), mengatakan, dana klaim pasien BPJS Kesehatan di RSUD Sahudin Kutacane belum dibayarkan selama tiga bulan,  yakni Mei, Juni, dan Juli 2019, yang mencapai Rp 12 miliar lebih. Rata-rata klaim per bulan sebesar  Rp 4 miliar.

Belum dibayarnya dana klaim BPJS Kesehatan berdampak pada operasional rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ini. Lambannya pembayaran dana klaim berdampak terhadap ketersediaan obat-obatan, bahan habis pakai (BHP) medis, jasa medis dan paramedis, dan  dana operasional RSUD Sahudin Kutacane.

Untuk antisipasi agar pelayanan kesehatan tidak terganggu, maka Pemkab Aceh Tenggara harus memberikan pinjaman atau dana talangan untuk RSUD Sahudin Kutacane. Memang, diakuinya, mereka juga sedang melobi pihak bank untuk dapat memberikan pinjaman dana talangan. Tetapi, kata Budi, “Jika saja Pemkab Agara bisa memberikan dana talangan terlebih dahulu, maka akan lebih baik.” Maklum saja, jika meminjam uang ke bank harus mengikuti mekanisme perbankan.

Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik di Agara Dr Nasrul Z ST Mkes mengkritisi kenaikan premi BPJS Kesehatan yang telah diumumkan pemerintah. "Kenaikan ini sangat memberatkan rakyat miskin," ujarnya kepada Serambi.

Kata dia, kenaikan ini bertentangan dengan pancasila, yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Melanggar UUD 45 pasal 34 tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Padahal, ada instruksi presiden Nomor 8 tahun 2017 yang mendukung BPJS Kesehatan mencapai target universal coverage pada 2019," kata dia.

Menurut dia, sebetulnya pemerintah punya target bahwa pada Januari 2019 sekitar 95 persen atau 257,5 juta jiwa penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN, sehingga terwujudnya Universal Health Coverage di Indonesia sesuai target yang ditetapkan Presiden.

"Negara masih mampu mencari sumber alternatif pembiayaan lain bagi BPJS untuk menutupi defisit tanpa harus melakukan kenaikan premi. Pajak barang mewah jangan malah diturunkan. Pemerintah juga harus menekan angka korupsi dalam setiap sektor pembangunan, baik proyek pembangunan fisik maupun korupsi yang dilakukan melalui kebijakan pemerintah," kata dia. (as)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved