BPKS Sabang Terima Penghargaan dari Menkeu  

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) meraih BMN Award dari Kementerian Keuangan RI

BPKS Sabang Terima Penghargaan dari Menkeu   
For Serambinews.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyerahkan penghargaan BMN Award 2019 kepada BPKS yang diterima Kepala Biro Umum dan Humas BPKS Firman mewakili Plt Kepala BPKS, di Jakarta, Kamis (12/9/2019). 

JAKARTA - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) meraih BMN Award dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan itu diraih BPKS setelah berhasil meraih juara Kategori Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN).

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan diterima oleh Kepala Biro Umum dan Humas BPKS, Firman, mewakili Plt Kepala BPKS, di Jakarta, Kamis (12/9).

BMN Award diraih BPKS atas kinerja yang baik di bidang pengelolaan barang milik negara tahun 2018. Ini merupakan penghargaan ketiga kali, setelah sebelumnya pada tahun 2015 dan 2017. Dalam kesempatan yang sama BPKS juga menerima penghargaan atas opini WTP (wajar tanpa pengecualian) tahun 2018.

Wakil Kepala BPKS, Islamuddin ST seusai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, mengatakan BPKS akan terus meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. "Penghargaan ini merupakan prestasi bagi seluruh staf dan karyawan BPKS serta seluruh rakyat Aceh," kata Islamuddin, yang menjabat Wakil Wali Kota Sabang periode 2007-2012.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya meminta barang milik negara (BMN) atau aset negara dikelola dengan mengikuti perkembangan zaman. "Ingin saya tekankan karena saya sekarang sedang meminta kepada Ditjen Kekayaan Negara, agar seluruh space barang milik negara dioptimalkan penggunaannya. Di dalam konsep cara kerja baru di era teknologi digital sekarang semakin banyak tempat kerja yang menggunakan konsep cost sharing atau open space," ujarnya.

Namun dia memahami bahwa generasi tua akan kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Maka diperlukan peran generasi milenial di lingkungan kementerian/lembaga.

"Tapi saya tahu di hampir semua K/L termasuk Kemenkeu sudah lebih dari 70 persen dari jajaran kami adalah kelompok milenial. Dan mereka jadi digital native, mereka itu lah yang bisa menerima konsep-konsep bekerja baru termasuk menggunakan BMN," jelasnya.(fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved