Opini

Politik Hukum Dayah di Aceh  

Kata zawiyah mula-mula dikenal di Afrika Utara pada awal perkembangan Islam, zawiyah yang dimaksud pada masa itu

Politik Hukum Dayah di Aceh   
IST
Muhammad Syarif,SHI.,M.H, Kabid SDM dan Manajemen Disdik Dayah Banda Aceh

Oleh Muhammad Syarif,SHI.,M.H, Kabid SDM dan Manajemen Disdik Dayah Banda Aceh

 Dayah berasal dari kata zawiyah, kata ini dalam bahasa Arab mengandung makna sudut, atau pojok masjid. Kata zawiyah mula-mula dikenal di Afrika Utara pada awal perkembangan Islam, zawiyah yang dimaksud pada masa itu adalah satu pojok masjid yang menjadi halaqah para sufi. Mereka biasanya berkumpul bertukar pengalaman, diskusi, berzikir, dan bermalam di Mesjid.

Dalam khazanah pendidikan Aceh, istilah zawiyah kemudian berubah menjadi dayah, seperti halnya perubahan istilah madrasah menjadi meunasah. Pada era Islam pertama masuk ke nusantara yaitu masa Kerajaan Pereulak telah dikenal adanya tempat-tempat menekuni dan mendiskusikan ajaran agama. Salah satu tempat yang terkenal kala itu adalah Zawiyah Cot Kala, tempat inilah yang merupakan lembaga Pendidikan Agama pertama di nusantara.

Merujuk kepada sejarah Kerajaan Islam Pereulak, dayah secara historis telah ada sejak abad IX Masehi. Keberadaan dayah di Aceh telah ada bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh pada akhir masa kekhalifahan Usman bin Affan. Beberapa dayah yang berkembang saat itu di antaranya; Dayah Cot Kala, Dayah Kuta Karang, Dar as-syariah Mesjid Raya, namun semua dayah ini telah diobrak-abrik Belanda. Pada abad 5 Hijriah, Mesir menemukan kapal buatan Aceh yang terdampar di Laut Tengah. Pada masa Iskandar Muda, sebuah kapal Spanyol rusak di perairan Sabang, kemudian diderek ke pantai dengan gajah dan diperbaiki oleh satri-santri dayah Dar as-syariah.

Menurut Abdul Qadir Djailani dalam bukunya "Peran Ulama dan Santri Dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia", Samudera Pasai merupakan pusat pendidikan Islam pertama di Indonesia dan dari sini berkembang ke berbagai daerah lainnya hingga sampai Pulau Jawa. Salah seorang santri alumni Samudera Pasai adalah Maulana Malik Ibrahim, ia datang ke Gresik Jawa Timur pada 1399 dan wafat pada tahun 1419, setelah melakukan dakwah selama dua puluh tahun lamanya. Sebelumnya, Maulana Malik Ibrahim bertugas sebagai muballigh di daerah Campa yang merupakan daerah Kesultanan Samudera Pasai, setelah Maulana Malik Ibrahim wafat, dayah juga diteruskan oleh anak beliau Raden Rahmat (Sunan Ampel).

Secara pasti tidak diketahui kapan sebenarnya dayah masuk ke Aceh. Namun, A. Hasyimi seorang Sejarawan Aceh, berpendapat bahwa dayah masuk ke Aceh sejak awal berdirinya Kerajaan Islam Pereulak pada Muharram 225 H/840 M. Salah satu penyebab sulitnya mengetahui dengan pasti kapan dayah masuk ke Aceh karena minimnya penelitian untuk menggali sejarah perkembangan dayah, walaupun Anthony Reid dalam bukunya The Rope God, membahas tentang lembaga ini, tetapi hanya dibahas perkembangan pada abad ke-19 M dan pertengahan abad ke- 20 M. Tidak hanya Anthony Reid, Hasbi Amiruddin dalam bukunya "Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh", juga membahas tentang dayah, tetapi lebih terfokus pada peranan ulamanya.

Eksistensi dayah

Keberadaan dayah di Aceh telah banyak melahirkan cendikiawan, tokoh agama bahkan umara, baik di level nasional maupun internasional. Sebut saja Abuya Syeikh Muda Wali Al-Khalidy (1917-1961). Pimpinan Dayah Darussalam Labuhan Haji, Aceh Selatan, ini telah banyak memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Aceh, bahkan Indonesia. Beberapa muridnya, lulusan Dayah Darussalam pernah menjabat Menteri Pertanian NKRI, Syeik Marhaban, Putra Abu H, Hasan Krueng Kalee.

Bahkan beberapa alumni Darussalam, Labuhan Haji mengembangkan dayahnya di daerahnya, diantaranya Abu Adnan Bakongan, Abu Abdullah, Tanoh Mirah, Singkil, Abu Usman Fauzi, Lueng Ie-Aceh Besar, Abu Muhammad Isa, Peudada, Abu Abdul Aziz, Mudi Mesra Samalangan, Abu Abdul Wahhab Matang Perlak, Abu Ibrahim, Budi Lamno, Abu Gurah, Pekan Bada, Abu Daud Zamzami, Inshafuddin, Banda Aceh, Abon Hasbi, Kuta Fajar serta beberapa ulama besar lainnya di Aceh dan Sumatera.

Politik hukum dayah

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved