Salam

Tak Etis Merokok Saat Pertemuan Resmi

Judul sebuah berita di halaman “Politik” Harian Serambi Indonesia edisi Jumat kemarin cukup menyentak nurani: Anggota DPRK Aceh Tengah

Tak Etis Merokok Saat Pertemuan Resmi
SERAMBINEWS.COM/MAHYADI
 Kepulan asap rokok memenuhi ruang sidang DPRK Aceh Tengah, ketika digelarnya rapat dengar pendapat tentang tambang, Kamis (12/9/2019). 

Judul sebuah berita di halaman “Politik” Harian Serambi Indonesia edisi Jumat kemarin cukup menyentak nurani: Anggota DPRK Aceh Tengah Merokok di Ruang Sidang. Berita itu disertai foto untuk memperkuat fakta. Di foto itu terlihat seorang anggota DPRK berbaju safari dan berpeci hitam sedang mengisap rokok menggunakan cangklong. Tak terlihat rasa canggung di wajahnya saat merokok di ruang sidang yang memiliki penyejuk ruangan (AC) tersebut.

Sebagaimana dilaporkan Serambi kemarin, sejumlah oknum anggota DPRK Aceh Tengah terkesan mengabaikan keberadaan Qanun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tentang tambang yang berlangsung di ruang sidang DPRK setempat, Kamis (12/9), sejumlah wakil rakyat merokok.

Kepulan asap rokok memenuhi ruang sidang ketika rapat sedang berlangsung. Alhasil, warga maupun tamu undangan tak sungkan lagi untuk mengisap rokok di dalam ruang sidang karena melihat sebagian besar anggota dewan sudah lebih dulu merokok. Meski aktivitas merokok di ruang sidang sempat dikritik sejumlah kalangan, tapi tidak digubris oleh anggota dewan.

Seperti diketahui, Pemkab Aceh Tengah telah mengesahkan bahkan menerapkan Qanun Nomor 10 Tahun 2013 tentang KTR. Qanun ini merupakan produk hukum yang disahkan oleh pimpinan dewan bersama bupati. Di sana diatur bahwa salah satu kawasan tanpa rokok adalah kantor pemerintahan, termasuk di lingkungan gedung dewan.

Sayangnya, qanun tersebut seakan diabaikan oleh para “ahli isap” di gedung wakil rakyat itu. Penerapan Qanun KTR menjadi tumpul lantaran tak semua instansi bisa disentuh dengan aturan yang terkesan impoten ini. Buktinya, sebagian besar anggota DPRK Aceh, khususnya dari kalangan kaum adam, tetap merokok meskipun berada dalam acara rapat resmi. Mereka juga tidak peduli bahwa di antara yang hadir ada kaum perempuan yang tidak merokok.

Uniknya lagi, Ketua DPRK Aceh Tengah Sementara, Samsudin, ketika dimintai wartawan tanggapannya soal aktivitas merokok di ruang sidang pada saat rapat, menolak untuk memberi keterangan. "Kalau soal itu, nanti saja ya. Saya belum bisa berkomentar soal itu," ujar Samsudin.

Nah, apa yang dilakoni sejumlah anggota dewan di DPRK Aceh Tengah itu bukanlah tindakan terpuji. Terutama karena, secara akal sehat memang tidak etis menyulut dan mengisap rokok dalam pertemuan resmi. Apalagi dalam pertemuan di ruang sidang wakil rakyat. Dan yang bersidang pun adalah anggota dewan yang terhormat. Sedianya, mereka yang bersidang sadar akan statusnya sebagai wakil rakyat yang dijuluki “anggota dewan yang terhormat”. Di mana letak kehormatan itu jika seisi ruang sidang “diracuni” dengan asap rokok?

Hal lain yang mestinya dipertimbangkan adalah bahwa RDPU itu bukan hanya melibatkan internal anggota dewan, tetapi juga ada berbagai komponen masyarakat yang diundang untuk hadir. Alangkah aneh kesannya, warga diundang ke gedung dewan tapi aspek kesehatannya tak dijaga dan dihormati. Oksigen yang mereka hirup dicemari asap rokok yang tak perlu diperdebatkan lagi bahayanya. Apalagi di ruang ber-Aceh. Ada perempuan lagi.

Anggota dewan yang perokok itu sedianya harus meninggalkan ruangan jika tak bisa menahan hasrat untuk merokok ketika RDPU sedang berlangsung. Kedua, ia harusnya sadar bahwa tindakannya itu sudah merugikan aspek kesehatan orang lain dan menjadikan mereka perokok pasif. Ketiga, sebagai wakil rakyat yang menghasilkan qanun, semua anggota dewan tanpa kecuali harus mematuhi Qanun KTR. Gedung dewan bukanlah tempat yang kebal atau dikecualikan dari penerapan Qanun KTR tersebut.

Oleh karenanya, siapa pun yang akan terpilih memimpin DPRK Aceh Tengah nantinya, demikian pula di DPRK lainnya di Aceh, tak terkecuali di DPRA, harus mencantumkan larangan merokok dalam tata tertib persidangan. Jika ada yang melanggar, laporkan ke Satpol PP untuk ditindak. Jangan mentang-mentang berstatus wakil rakyat, lalu merasa kebal hukum atau tak perlu mengindahkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Wahai wakil rakyat, Anda diharapkan tidak hanya “jangan tidur”, tetapi juga jangan merokok saat sidang tentang rakyat!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved