Breaking News:

BPMA Tinjau Fasilitas Pelabuhan Migas di Sabang  

Guna mendukung pemanfaatan pulau Weh dan Pulau Aceh untuk mendukung industri hulu migas, manajemen Badan...

Dok BPMA
Kunjungan lapangan di lokasi dermaga CT-3 BPKS di Sabang, Rabu (12/6/2019). 

BANDA ACEH - Guna mendukung pemanfaatan pulau Weh dan Pulau Aceh untuk mendukung industri hulu migas, manajemen Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) berkunjung ke Sabang Kamis-Sabtu (12-14/9).

Didampingi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), tim BPMA meninjau fasilitas Terminal Pelabuhan CT1 dan CT3, rencana kawasan industri Balohan, Pelabuhan TNI AL, dan Bandara Maimun Saleh serta fasilitas rumah sakit.

Kawasan Sabang yang dikelola oleh BPKS memang punya berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasi hulu migas. Wali Kota Sabang, Nazaruddin yang juga merupakan anggota Dewan Kawasan Sabang, menyambut baik rencana BPMA untuk memanfaatkan wilayahnya sebagai kawasan pendukung industri hulu migas.

"Pemrintah Sabang sangat mendukung pelaksanaan MoU antara BPMA dengan BPKS dan siap membantu apa saja yang menjadi kewajiban Pemko Sabang, khususnya terkait regulasi dan perizinan. Kita berharap kegiatan migas di Sabang akan memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar,” ujar Nazaruddin.

Pada kesempatan yang sama, dalam workshop dengan stakeholder CIQP (Custom, Imigration, Quarantine and Port), Kepala Divisi Penunjang Operasi BPMA, Iskandar Muda menyampaikan, perusahaan migas akan dapat memanfaatkan Sabang sebagai shorebase jika memenuhi syarat teknis untuk investasi jangka panjang.

“Aktivitas hulu migas dari fase ekplorasi dan ekploitasi bisa sampai 30 tahun. Sehingga diperlukan rencana jangka panjang untuk menjadikan Sabang sebagai salah satu pelabuhan shorebase dengan mempersiapkan prasarana dan sarana pendukung yang layak,” papar Iskandar.

Lebih lanjut, Iskandar menyampaikan bahwa biaya dan standar keamanan serta keselamatan dari industri migas ini sangat tinggi, sehingga perlu persiapan matang dengan melibatkan semua pihak terkait agar fasilitas yang tersedia bisa memenuhi standar industri migas.

Fasilitas penunjang operasi migas melibatkan banyak persiapan baik teknis, misalnya untuk fasilitas bongkar muat barang seperti forklift, crane, truk, dan juga nonteknis seperti kemudahan dalam perizinan. “Juga perlu ada kemudahan fasilitas dalam transportasi darat, laut dan udara. Serta fasilitas warehouse (pergudangan), open yard (area terbuka), lifting equipment (alat angkut), jetty, dan liquid storage tank. Di samping itu, fasilitas rumah sakit untuk penanganan kondisi darurat juga sangat penting menjadi pertimbangan,” tambah Iskandar Muda.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Teknis BPKS, Fauzi Umar menjelaskan bahwa secara umum Sabang sudah memiliki fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung industry migas. “Kita akan berupaya untuk dapat menfasilitasi kebutuhan-kebutuhan spesifik yang dibutuhkan industri ini agar Sabang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan migas. Kelebihan utama kita adalah adanya fasilitas insentif Free Trade Zone yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan migas,” jelas Fauzi.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Perencanaan dan Operasi, Teuku Muhammad  Faisal menyebutkan perusahaan migas yang potensial memanfaatkan Kawasan sabang adalah yang beroperasi di offshore di perairan Andaman dan Selat Malaka. Operasi perusahaan-perusahaan ini adalah untuk eksplorasi migas deep sea (laut dalam).

“Jika semua persyaratan teknis dapat dipenuhi, Sabang dapat dimanfaatkan sebagai shorebase. Tentu ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat. Perlu adanya kepastian dan kemudahan dalam investasi, khususnya terkait hal-hal nonteknis. Investasi perlu keamanan, tidak ada ganguan, stabilitas politik dan kenyamanan sehingga operasi hulu migas dapat berhasil,” pungkas Faisal.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved