Cerita Pemberantasan Korupsi Era Soekarno hingga Reformasi Habibie, Akankah KPK Mati di Era Jokowi?

Sebelum ramai polemik revisi Undang-undang KPK, sejarah mencatat aturan dan dasar hukum pemberantasan korupsi telah direvisi berkali-kali.

Cerita Pemberantasan Korupsi Era Soekarno hingga Reformasi Habibie, Akankah KPK Mati di Era Jokowi?
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi membawa keranda berkain hitam dan menabur bunga di lobi gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Aksi tersebut karena memandang bahwa KPK sudah mati dan menunjukkan rasa berduka terkait sejumlah dinamika yang ada di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Cerita Pemberantasan Korupsi Era Soekarno hingga Reformasi Habibie, Akankah KPK Mati di Era Jokowi?

SERAMBINEWS.COM - Upaya pemberantasan korupsi yang di era ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sebenarnya sudah dimulai sejak awal berdirinya Republik.

Sebelum ramai polemik revisi Undang-undang KPK, sejarah mencatat aturan dan dasar hukum pemberantasan korupsi telah direvisi berkali-kali.

Dikutip dari buku KPK: Berdiri untuk Negeri (2019), pada tahun 1957 terbit Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957.

Peraturan tentang pemberantasan korupsi itu dibuat atas keinginan penguasa militer saat itu, yakni Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Ada dua peraturan lanjutan yang juga dibuat.

Baca: Viral Sering Dikira Pasangan Gay, Foto Pernikahan Sejoli Ini Mengejutkan Semua Orang

Baca: Mengaku Dibayar Rp 50 Ribu, Anak-anak hingga Remaja Ikut Aksi Unjuk Rasa di KPK

Pemerintah juga mengesahkan Undang-undang Nomor 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Undang-undang itu menjadi dasar Orde Lama untuk membentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN).

Ketuanya Jenderal AH Nasution dengan dua anggota yakni M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Pada masa itu, militer memegang kekuasaan besar atas pengelolaan negara.

Kekuasaan militer makin tak terkendali seiring dengan upaya militer mengambil alih aset perusahaan Belanda.

Militer ikut melibatkan diri dalam bisnis dan kekuasaan. Banyak pejabat militer baik di tingkat pusat atau militer memperkaya diri.

Halaman
1234
Editor: Amirullah
Sumber: Tribun Mataram
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved