Breaking News:

Jalan Panjang Revisi UU KPK, Ditolak Berkali-kali, Muncul di Era SBY dan Disahkan Pada Era Jokowi

Revisi UU yang dianggap melemahkan KPK ini resmi diusulkan menjadi inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis (5/9/2019).

KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA
Ketua Dewan Guru Besar UGM Prof. Koentjoro saat membacakan pernyataan sikap di Balairung, UGM (KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA) 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi wacana berulang sejak beberapa tahun terakhir.

Rencana merevisi regulasi ini pertama kali muncul pada era presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, pada masa itu, rencana ini tak berhasil direaliasikan.

Hingga pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, rencana merevisi UU KPK terwujud.

Dalam hitungan hari saja, revisi UU KPK dengan mulusnya disahkan di DPR RI pada Selasa (17/9/2019).

Jokowi menunjukkan sikap yang berbeda saat sebelum dan sesudah Pemilihan Presiden 2019.

Hanya butuh sepekan bagi Jokowi memberi lampu hijau bagi revisi UU KPK yang diusulkan DPR.

Revisi UU yang dianggap melemahkan KPK ini resmi diusulkan menjadi inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis (5/9/2019).

Pengesahan berjalan senyap dan mulus.

Padahal, saat wacana itu kembali menguat pada periode pertama Jokowi, ia tegas meminta pembahasannya ditunda.

Halaman
1234
Editor: Faisal Zamzami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved