BPJS Kesehatan Gandeng Stakeholder Sosialisasikan JKN-KIS  

BPJS Kesehatan terus bersinergi dengan lembaga pemerintah lainnya dengan tujuan meningkatkan kepatuhan bagi badan

BPJS Kesehatan Gandeng Stakeholder Sosialisasikan JKN-KIS   
IST

BANDA ACEH, Jamkesnews – BPJS Kesehatan terus bersinergi dengan lembaga pemerintah lainnya dengan tujuan meningkatkan kepatuhan bagi badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKNKIS).

Seperti yang dilaksanakanoleh BPJS Kesehatan Cabang  Banda Aceh pada Rabu (18/9) di Banda Aceh dengan melakukan Sosialisasi Terpadu Terhadap Badan Usaha Tentang Kewajiban Pemberi Kerja dan Pekerja Dalam Hal Pendaftaran, Pembayaran Iuran, dan Pelaporan Data Wilayah Kota Banda Aceh bersama Kejaksaan Negeri, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Banda Aceh dan Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Aceh kepada sekitar 40-an badan usaha.

Hadir sebagai narasumber Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, Kepala DPM-PTSP Kota Banda Aceh, dan Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh.

“Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai wadah untuk memberikan pemahaman kepada Bapak/Ibu dari badan usaha atau perusahaan yang berhadir pada hari ini dan belum menjadi peserta JKN-KIS yang didaftakan dari perusahaannya, agar dapat mendaftarkan Pemberi Kerja, Pekerja beserta anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan demi mensejahterakan para pekerja melalui jaminan sosial,” jelas Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, TM. Afandy saat memberikan sambutannya. Ia menambahkan bahwa menjadipeserta JKN-KIS ini merupakan suatu kewajiban dimana untuk badan usaha yang akan mendaftar maka akan didaftarkan melalui segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang dapat menanggung 5 orang anggota keluarga.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak Dinas Tenaga Kerja dan Mo bilitas Penduduk Aceh, Hasbuna ST Msi mengatakan selama ini masih banyak tenaga kerja yang yang menggunakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang seharusnya JKA yang merupakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ini menjadi lebih tepat sasaran.

“Kalau seseorang tersebut itubelum bekerja atau belum punya jaminan kesehatan dapat didaftarkanmelalui JKA, tapi jika sudah menjadi  tenaga kerja maka harus didaftarkan melalui tempatnya bekerja, jadi kitaharapkan kontribusi dari perusahaan untuk menanggung jaminan kesehatan pekerjanya,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banda Aceh selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) Fitriani SH, mengungkapkan alasan kenapa perusahaan harus mendaftar menjadi peserta JKN-KIS. “Kenapa perusahaan harus

mendaftar menjadi peserta JKN-KISke BPJS Kesehatan, karena program ini adalah program gotong royong, yang tidak sakit Alhamdulillah bisa membantu yang sakit, gotong royong adalah saling membantu dan ini menjadi sedekah jariyah untuk kita semua,” ungkapnya. (rq)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved