Opini

Sketsa Kabur Otsus Aceh  

Pernyataan mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, pada sebuah diskusi bahwa Provinsi Aceh

Sketsa Kabur Otsus Aceh   
IST
Yusrizal, Dosen Fakultas Hukum Unimal, Ketua Pusat Studi Hukum, Ekonomi dan Politik Universitas Malikussaleh

Oleh Yusrizal, Dosen Fakultas Hukum Unimal, Ketua Pusat Studi Hukum, Ekonomi dan Politik Universitas Malikussaleh

 Pernyataan mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, pada sebuah diskusi bahwa Provinsi Aceh paling miskin dan tidak bisa dijadikan contoh dalam pengelolaan dana otonomi khusus, ditanggapi secara beragam oleh publik Aceh. Ada yang geram, tapi tak sedikit yang setuju dengan pernyataan pedas ala Mie Ramen itu.

Fakta empirisnya ialah kondisi Aceh belum beranjak dari kubang kemiskinan di tengah melimpahnya dana otonomi khusus. Hingga 2018 Aceh telah menerima Rp 64,8 triliun dana Otsus. Dana yang akan berahir 2028 itu masih menyisakan Rp 76,4 triliun lagi, yang akan menjadi bencana jika masih dikelola "gaya preman" seperti saat ini (Muhammad Ikhsan, "Redesign Pengelolaan Dana Otsus Aceh," Serambi, 8/10/2018). Satu hal yang menjadi penyebab utama kemiskinan karena potensi korupsi terhadap dana otsus semakin melonjak di Aceh.

Berita tentang korupsi di republik ini memang tak habisnya, bagai arus deras di sungai Alas. Dana otsus juga menjadi fakta menggiurkan yang telah menjerat pejabat lokal. Yang terbaru ialah ditangkapnya Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018 yang lalu.

Diorama otsus Aceh

Tentu cukup memalukan bagi Aceh yang mendapat sebutan "Serambi Mekkah" dan kental dengan nuansa keislaman harus jatuh pada pengelolaan buruk dan koruptif dana otsus. Bagaimana tidak, perjuangan dari konflik menuju ke damai harus dinodai perilaku pejabat daerah yang mencoba mencari keutungan sesaat.

Meskipun penangkapan terduga korupsi juga harus mengedepankan presumption of innocenece (praduga tak bersalah), penanganan kasus tersebut oleh KPK dengan presumption of guilt (praduga bersalah) dengan ketercukupan dua alat bukti juga tak dapat disalahkan. Sebagian besar publik Aceh percaya pada kinerja KPK dan mengapresiasi atas tertangkapnya pelaku rasuah dana otsus itu.

Mungkin ada sebagian kecil yang tetap membela koruptor, yaitu yang memiliki keterikatan kepentingan dan kekerabatan, sehingga merasa muram ketika panutannya ditangkap. Namun, ini bagus menjadi obat ketika akhirnya pembangunan Aceh menjadi gamang dan pelaksanaan dana otsus seperti jalan di tempat.

Jika dilihat sketsa esensi pelaksanaan otsus, seharusnya mampu memakmurkan segala sektor kehidupan masyarakat. Dana otsus yang melimpah bukan sebaliknya menjadi politik "meuramin" penguasa. Pemerintah pusat telah memberikan landasan berpijak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Berbagai kewenangan dan kekhususan telah tercantum dalam undang-undang tersebut. Hanya saja, para elite daerah di Aceh belum mampu melakukan pembuktian terhadap perjuangan penambahan kewenangan khusus yang selama ini selalu diminta ke pusat.

Ironis ketika praktik kewenangan yang diberikan tidak mampu difungsikan dan secara baik, benar, dan tepat sasaran. Potret dana otsus yang dikorupsi berimplikasi pada tersendatnya percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh yang selama didera konflik, semakin menderita dan kemiskinan, dan pengangguran tak terbendung.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved