Salam

Warga Harus Awasi Ketat Pemanfaatan Dana Desa

Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali mengingatkan para keuchik (kepala desa) di wilayahnya agar tidak bermain proyek dana desa

Warga Harus Awasi Ketat Pemanfaatan Dana Desa
SERAMBI/ASNAWI
Bupati Aceh Besar, Ir H Mawardi Ali, Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali, Anggota DPRK, Zulfikar Aziz SE, Waka Polres dan pihak lain memberikan ucapan selamat kepada keuchik usai dilantik Bupati Aceh Besar sebanyak 134 Keuchik masa jabatan 2019- 2025 di Gedung A Jantho Sport City (JSC), Kota Jantho, Selasa (17/9). 

Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali mengingatkan para keuchik (kepala desa) di wilayahnya agar tidak bermain proyek dana desa. Para keuchik justru diminta memanfaatkan dana desa seefisien mungkin untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Kita sebagai masyarakat sangat paham tentang peringatan bupati yang sangat halus itu. Ia tidak menuduh banyak kepala desa yang “bermain” di balik pemanfaatan dan desa. Mawardi Ali juga tak menyinggung tentang banyaknya dana desa yang diselewengkan. Tapi, masyarakat sudah cukup paham bahwa peringatan itu sehubungan dengan banyaknya oknum kepala desa yang terlibat penyelewengan dana desa baik dalam bentuk dana segar maupun mark up proyek desa.

Yang penting, para kepala desa harus paham bahwa pak bupati sudah tahu betul tentang banyaknya keuchik yang mempermainkan dana desa bukan seutuhnya untuk kemakmuran masyarakat desa. Proyek-proyek yang dibiayai dana desa banyak yang tidak beres. Ini bukan hanya terjadi di Aceh Besar, tapi juga menyeluruh secara nasional. 

Lihat saja, satu laporan investigasi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini mengungkapkan, penyerapan dana desa yang terus meningkat setiap tahun menjadi catatan emas bagi pemerintah. Pasalnya, muncul anggapan serapan anggaran yang tinggi tentunya menumbuhkan kesejahteraan dan perekonomian pedesaan. Namun demikian, ada catatan merah perihal dana desa akibat tingginya angka korupsi. Yang semakin membuat miris, anggaran desa menempati peringkat korupsi terbanyak dari 9 sektor lainnya pada tahun 2018.

Dari data nasional tersebut, korupsi sektor anggaran desa mencapai 96 kasus dengan kerugian negara Rp 37,2 miliar.  Perinciannya, proyek infrastruktur 49 kasus dengan nilai kerugian Rp17,1 miliar, dan noninfrastruktur sebanyak 47 kasus dengan kerugian Rp 20 miliar.

Anggaran desa yang paling rawan dikorupsi mencakup tiga sub sektor, yakni Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Pendapatan Asli Desa (PAdes). Selain itu, sektor sosial kemasyarakatan, seperti dana bencana alam, juga rentan disalahgunakan.

Modus korupsi dana desa bisa bermacam-macam, bergantung kepada titik rawannya. Ada empat titik yang rawan penyelewengan, yakni perencanaan anggaran, evaluasi penyaluran anggaran, implementasi anggaran, dan Pades. “Berdasarkan penelitian sepanjang 2018, kami identifikasi ada 4 titik yang rawan korupsi dana desa,” kata ICW.

Berbagai bentuk korupsi yang terjadi ialah mem-plotting atau mengatur pengerjaan proyek, membuat proyek fiktif, dan manipulasi tender. Pelaku korupsi dana desa umumnya ialah kepala desa, tetapi tidak menutup kemungkinan perangkat lain, seperti camat, bupati, wali kota, gubernur, dan lembaga wakil rakyat turut terlibat.

Buktinya, sebagai aktor pelaku korupsi, kepala desa mencapai 102 orang pada 2018. Selanjutnya, kepala daerah sebanyak 37 orang, dan aparat desa sejumlah 22 orang. Kepala daerah mencakup gubernur 2 orang, wali kota dan wakilnya 7 orang, serta bupati 28 orang.

Pada 2018, pemerintah kabupaten menjadi lembaga dengan jumlah korupsi tertinggi, yakni 170 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 833 miliar. Adapun, pemerintah desa berada di urutan kedua dengan 104 kasus dan nilai kerugian hingga Rp 1,2 triliun.

Bila melihat pemetaan korupsi berdasarkan 10 lembaga tertinggi pada 2018, sekitar 89% kasus terjadi di pemerintah daerah, yakni di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Maka, untuk memerangi kasus korupsi di pedesaan, peneliti ICW antara lain merekomendasikan supaya warga dan perangkat desa harus kritis serta aktif memantau aliran dana desa. Jangan sampai anggaran itu diselewengkan. Kedua, Inspektorat Daerah harus mengetatkan pengawasan anggaran desa. Independensi di Inspektorat Daerah juga diperlukan agar tidak ada intervensi yang dilakukan kepala daerah terkait fungsi pengawasan.

Harapan penting adalah dengan berkurangnya kasus korupsi di tingkat pemerintah daerah dan juga pusat, penggunaan dana desa dapat lebih optimal dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Artinya, dana desa jangan sampai menjadi “santapan” oknum kepala desa dan kroni-kroninya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved