Breaking News:

Jaksa Sasar Suami Nikah Tanpa Izin, Siapkan Pendampingan Hukum untuk Istri

Bagaimana tidak, jika sampai menyakiti hati istri, bukan tak mungkin sang suami itu akan berurusan dengan hukum

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF
Kajari Abdya, Abdur Kadir SH MH 

BLANGPIDIE - Seorang laki-laki yang sudah beristri dan kemudian ingin menikah lagi, kini sepertinya harus berpikir tujuh kali. Bagaimana tidak, jika sampai menyakiti hati istri, bukan tak mungkin sang suami itu akan berurusan dengan hukum.

Pasalnya, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksanaan Negeri (Kejari) Aceh Barat Daya (Abdya) mulai menampung aduan dari para istri yang suaminya menikah lagi tanpa izin. Bahkan, jaksa siap melakukan pendampingan hukum secara gratis kepada para istri yang mengadukan suami.

Aduan dari istri yang tidak rela suaminya menikah lagi mulai ditampung Kejari Abdya sejak awal September lalu. Saat ini, sudah ada seorang ibu rumah tangga (IRT) yang melaporkan suaminya menikah lagi tanpa  izin dan satu lagi baru sebatas konsultasi.

“Sudah ada yang melapor satu orang IRT, laporannya sedang kami pelajari. Satu lagi, baru sebatas konsultasi,” kata Kepala Kejari (Kajari) Abdya, Abdur Kadir SH MH, melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Handri SH saat dihubungi Serambi, Rabu (18/9).

Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Abdya, tukas Handri, siap melindungi hak-hak keperdataan seorang istri yang suaminya menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin. Dipaparkannya, seorang suami yang ingin menikah lagi maka harus ada izin tertulis dari istri pertama, baru kemudian diproses Mahkamah Syar’iyah untuk dikeluarkan izin menikah.

“Bila tak ada proses seperti itu, maka silakan  lapor kepada kami (jaksa) dengan melampirkan bukti-bukti,” imbau Handri. “Nanti, Jaksa Pengacara Negara akan memberikan pendampingan hukum gratis bagi istri yang suaminya menikah tanpa izin. Dalam hal ini langkah hukum yang akan diambil jika terbukti seorang suami menikah lagi tanpa izin adalah pembatalan pernikahan tersebut,” tandas dia.

Lebih lanjut, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Abdya, Handri SH mengungkapkan, dasar bagi jaksa untuk melakukan pendampingan hukum bagi istri yang melaporkan suaminya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Handri menerangkan, Pasal 26 ayat (1) dalam undang-undang itu tertulis secara ekplesit bahwa, antara lain perkawinan yang dilaksanakan pejabat tidak berwenang, wali tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri dua saksi, dapat diminta pembatalan oleh para keluarga dalam garis lurus ke atas, suami atau istri, dan jaksa.

“Undang-undang ini menjadi dasar bagi jaksa melakukan pendampingan hukum untuk melakukan pembatalan pernikahan seorang laki-laki yang masih terikat terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain,” pungkasnya.(nun)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved