Opini

SDM Unggul, Desa Maju?  

Menurut saya, salah satu strategi penguatan kapasitas tokoh-tokoh lokal sebagai bekal pemimpin gampong dan mukim sangat menarik

SDM Unggul, Desa Maju?   
IST
Kemal Pasya, S.IP, MPA ASN Pemkab Aceh Barat, Pelatih Pemerintahan Desa

Oleh Kemal Pasya, S.IP, MPA ASN Pemkab Aceh Barat, Pelatih Pemerintahan Desa

Tulisan Sulaiman Tripa berjudul "Penguatan Kapasitas Pimpinan Kampung" yang dimuat Serambi Indonesia Kamis, 8 Agustus 2019 penting dicermati. Menurut saya, salah satu strategi penguatan kapasitas tokoh-tokoh lokal sebagai bekal pemimpin gampong dan mukim sangat menarik, sebab tidak hanya menyasar pada kemampuan intelektual teknis dan administratif saja, namun juga kapasitas etik dan moral.

Beruntungnya, kekhususan Aceh menjadi kesempatan besar membentuk etika dan moral tersebut melalui penerapan syariat Islam serta adat dan budaya lokal. Kejujuran, istiqamah, disiplin, amanah, bersikap adil, rasa takut kepada Allah, dan mengedepankan pendekatan persuasif dalam penyelesaian persoalan ketimbang melebarkan konflik yang berujung proses hukum, merupakan nilai-nilai yang perlu dikaderisasi kepada generasi berikutnya.

Bagi kalangan akademisi, penyuluh, pendamping desa, pegiat sosial, dan unsur pemerintah supra desa dapat berkarya membantu peningkatan kemampuan intelektual desa. Saya sendiri, misalnya, bersyukur diberi kesempatan menjadi pelatih aparatur desa dan ikut melakukan penguatan kapasitas bagi aparatur gampong di Aceh. Sejak Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Training of Trainer kepada ASN terpilih mulai 2015 hingga 2018, kini telah tersedia lebih dari 5.000 orang trainer (pelatih) yang tersebar di 416 kabupaten se-Indonesia dan hampir 300 orang yang tersebar di 23 kabupaten/kota se-Aceh.

Peningkatan SDM

Saya meyakini bahwa keunggulan sumber daya masyarakat desa adalah aset penting guna persiapan kepemimpinan aparatur di desa dan tugas-tugas pemerintahan lainnya, sehingga memiliki daya saing tinggi untuk mampu memberi dampak positif bagi kemajuan desa. Sudah menjadi kewajiban bagi desa dan pemerintah supra desa memastikan proses tersebut berjalan.

Sejauh pengamatan saya dan kondisi awam yang hampir terjadi di sebagian besar desa, termasuk gampong-gampong di Aceh, sumber daya aparatur desa telah melewati masa transisi pemberlakuan UU Desa. Tantangan makin tampak saat desa mulai lepas sedikit demi sedikit dari ketergantungan terhadap fasilitator dan berganti menjadi pendamping desa. Peremajaan perangkat desa mulai dilakukan, karena muncul pandangan bahwa perangkat desa bukan hanya tim sukses saat pencalonan kepala desa, tapi juga warga desa yang memiliki surplus energi untuk bekerja siang. Ada pula desa yang membebankan tugas-tugas kepala urusan dan kepala seksi kepada bendahara desa, atau justru kepada pihak ketiga di luar pemerintahan desa.

Pada aspek perencanaan dan penganggaran, desa dihadapi dengan pertanyaan seberapa besar perhatian desa terhadap peningkatan sumber daya aparatur. Secara kasat mata kita mampu menilai bahwa keberpihakan terhadap infrastruktur lebih dominan daripada kegiatan pelatihan, pembinaan, dan bimbingan teknis. Hal ini wajar ditemukan pada desa yang terbatas sarana/prasarana. Namun, bagi desa-desa di wilayah perkotaan, peningkatan jumlah kegiatan pelatihan dan besaran alokasi anggarannya adalah tantangan yang perlu mendapat atensi serius dari segenap unsur di desa.

Persiapan

Meningkatnya alokasi anggaran kepada desa tegak lurus pula dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat desa. Bertemunya dua aspek ini cukup rentan mengundang konflik. Sebagai bagian dari fenomena sosial, konflik tentu mesti dikelola dengan baik. SDM aparatur desa yang unggul sebaiknya memiliki kelebihan dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga tidak hanya bermodal keberanian menghadapi konflik, namun juga berupaya mengkerdilkan potensi konflik di tengah masyarakat.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved