Tantangan Berbahasa Aceh Era Digital  

Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, mewajibkan seluruh pegawai pemerintah dan karyawan badan usaha milik negera dan daerah menggunakan bahasa Aceh

Tantangan Berbahasa Aceh Era Digital   
IST
Syarifah Zurriyati, S.S. menyampaikan laporan panitia pada pembukaan Penyuluhan Penggunaan Bahasa Media Luar Ruang bagi para pemangku kepentingan kebahasaan di Kota Lhokseumawe (5/9). Kegiatan tersebut bertujuan menyosialisasikan kebijakan nasional kebahasaan tentang penggunaan bahasa di ruang publik serta menyampaikan hasil pengawasan dan pengendalian penggunaan Bahasa media luar di Kota Lhokseumawe.

Oleh : Masriadi Sambo, Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara. Email: dimas@unimal.ac.id. Tulisan lainnya akses masriadisambo.id

Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, mewajibkan seluruh pegawai pemerintah dan karyawan badan usaha milik negera dan daerah menggunakan bahasa Aceh setiap hari Jumat.

Surat edaran untuk wajib berbahasa Aceh secara lisan dan tulisan itu pun sudah sampai ke 65 desa dalam wilayah itu. Jumat, dua pekan lalu, menjadi awal bagi rakyat kota itu menggunakan bahasa Aceh dalam tataran formal (surat dinas).

Bahkan, Suaidi Yahya, berencana mengeluarkan aturan setingkat peraturan daerah atau minimal peraturan wali kota untuk mewajibkan penggunaan bahasa Aceh di Lhokseumawe itu. Saya menemui Suaidi Yahya, pekan lalu. Politisi Partai Aceh ini mengeluhkan generasi milineal hingga usia 45 tahun ke atas tidak mampu memahami bahasa Aceh dengan baik dan benar. Termasuk dalam bentuk tulisan, hingga transliterasi kata demi kata bahasa Aceh yang baku, benar sesuai dengan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia.

Sehingga seringkali, ketidakmampuan menemukan padanan bahasa Indonesia ke bahasa Aceh menjadi guyonan tersendiri di warung kopi. Berpindah ke perbincangan diskusi di jagat digital lewat laman media sosial. Sebut saja misalnya “han ek koh” lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia per kata han (tidak) ek (naik) koh (potong). Jika digabung maka arti dari han ek koh adalah tidak naik potong. Tentu itu terjemahan keliru. Sedianya kalimat han ek koh adalah ungkapan perumpamaan untuk mengambarkan kehebatan seseorang dalam bidang tertentu. Secara sederhana berarti tidak sanggup dikalahkan orang lain dalam bidang itu. Belum lagi transliterasi yang acak kadut dalam setiap kata. Sehingga, beda orang, maka beda pula cara menuliskan kata-kata dalam bahasa  aerah tersebut. Sebut saja misalnya kata keupu (untuk apa), sebagian lain menulis kepue atau bahkan kepeu. Satu kata saja degan makna yang sama belum ditulis seragam oleh masyarakat kita.

Melihat konteks ini, tampaknya Suaidi Yahya benar bahwa kita perlu lebih memahami bahasa ibu ini. Bahasa yang diturunkan beratus tahun lalu digunakan  ayoritas masyarakatkabupaten/kota di Aceh. Kondisi yang sama juga terjadi dalam bahasa daerah suku lainnya di Aceh seperti bahasa Singkil, Alas, Gayo, Aneuk Jamee, Devayan, melayu Tamiang, dan bahasa Haloban.Bahasa entitas suku  aerah tersebar di Aceh ini setali tiga uang dengan bahasa Aceh yang menjadi mayoritas digunakan sehari-hari.

Peran keluarga Gagap berbahasa daerah itu sejatinya berawal dari keluarga. Awam memahami, bahwa bahasa yang berkembang dimasyarakat tidak perlu diajarkan  pada anak. Berharap anakdapat belajar secara otodidak bahasa itu. Dalam konteks Aceh, maka orang tua di Aceh mayoritas akan mengajari anaknya berbahasa  ndonesia.

Untuk bahasa Aceh, berharap anak belajar dari teman bermainnya, sekolah, guru dan balai pengajian. Kondisi itu akan berdampak pada kemampuan anak memahami bahasa Aceh dengan baik dan benar. Sang anak akan bisa engucapkan bahasa Aceh dengan baik, namun belum tentu mampu menuliskan bahasa Aceh dengan ejaan yang sempurna dengan baik dan benar. Ditambah lagi, dalam  ergaulan sehari-hari, utamanyadiperkotaan, generasi milineal kita memang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Praktik perbincangan sehari-hari akan menggerus bahasa daerah. Bahasa semakin maju dan berkembang jika kerap digunakan.

Pun sebaliknya, jika jarang digunakan dia akan menjadi pengetahuan umum lewat literature sejarah. Karena itu, peran keluarga mendidik calon penerus bangsa ini berbahasa dengan baik menjadi keniscayaan. Pertanyaan berikutnya adalah, orang tua saja masih keliru menggunakan bahasa Aceh yang baik dan benar? Maka, kalimat bijak, mulailah belajar berbahasa. Tak ada salah asal terus memperbaiki kesalahan itu perlahan. Mulai dari diri sendiri, keluarga dan orang terdekat. Duek Pakat Bahasa Ide Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, terkesan simpel namun perlu disahuti serius oleh semua pihak. Suatu bangsa yang kokoh dari paparan teknologi dan digitalisasi harus terus menjaga kearifan lokalnya, termasuk bahasa. Untuk itu, diperlukan duek pakat (musyawarah) bersama para pegiat literasi dan ahli bahasa merumuskan program penggunaan bahasa Aceh yang benar lewat  edia tulis dan lisan.

Rasanya kepentingan menjaga bahasa tidak terbatas pada teritori Lhokseumawe saja. Namun, bicara menjaga bahasa danpenggunaannya adalah membicarakan kedaualatan suku dan kedaulatan bangsa. Bahasa nasional sedari awal didisain sebagai pemersatu. Pun bahasa daerah memiliki fungsi yang sama. Karena itu pula, setiap tahun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI lewat balai bahasa  emasukan kata demi kata bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa adalah pemersatu, dan identitas dasar suatu bangsa berdaulat.

Untuk itu, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sejatinya mulai membuat  rogram penggunaan bahasa daerah yang paripurna. Bisa jadi diawali dengan rembug bersama membahas secara menyeluruh bahasa Aceh ditangani dengan sumber pembiayaan Pemerintah Aceh. Lalu, pemerintah kabupaten/kota membuat program yang sama untuk bahasa daerah di masing-masing daerah  eperti Singkil, Alas, dan daerah lainnya.  Perlu pula roadmap program penggunaan bahasa daerah di Aceh. Sehingga, ke depan, akan sama penulisan, ejaan dan bunyi setiap kata yang digunakan oleh  warga Aceh. Hal ini bisa disusun bersama antara Balai Bahasa Kemendikbud RI di Aceh dengan dukungan pendanaan dari pemerintah kabupaten/kota, serta Pemerintah Provinsi Aceh.

Ke depan, bahasa Aceh seharusnya bukan sebatas muatan lokal di tingkat pendidikan dasar sekolah formal. Namun menjadi muatan dasar di seluruh jenjang pendidikan di provinsi paling ujung Pulau Sumatera itu. Jangan sampai, kita menjadi bangsa yang hanya gemarmembangun infrastruktur fisik, jalan, jembatan dan sejumlah gedung. Namun alpa membangun kebudayaan dengan seluruh entitas didalamnya.

Pada akhirnya, semoga kita bukan menjadi bangsa yang menertawakan diri sendiri. Ketika surat dalam bahasa Aceh ditulis keliru, lalu masyarakat  enertawakannya. Bahkan, yang tertawa pun tidak mampu menuliskannya secara benar. Sungguh terlalu.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved