Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko: Keberadaan KPK Bisa Menghambat Investasi

"Lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi. Ini yang tidak dipahami masyarakat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko: Keberadaan KPK Bisa Menghambat Investasi
KOMPAS.com/Haryantipuspasari
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko (KOMPAS.com/Haryantipuspasari) 

SERAMBINEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) bisa mengganggu investasi.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah dan DPR sepakat merevisi UU KPK.

"Lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi. Ini yang tidak dipahami masyarakat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Hal tersebut disampaikan Moeldoko menjawab pertanyaan wartawan kenapa Jokowi menyetujui revisi UU KPK tetapi meminta revisi UU KUHP ditunda.

Baca: Aceh Raih Juara Harapan I Inovasi TTG Nasional di Bengkulu

Padahal, kedua RUU ini sama-sama mendapat penolakan dari masyarakat.

Moeldoko tak menjelaskan lebih jauh bagaimana keberadaan KPK bisa mengganggu jalannya investasi.

Selain karena faktor investasi itu, Moeldoko menyebut Presiden Jokowi juga mempertimbangkan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan lebih banyak responden mendukung revisi UU KPK.

Baca: Ini Harga TBS Kelapa Sawit di Aceh Periode Minggu Ke 3 September-Oktober

Survei yang dirilis 16 September lalu itu menunjukkan 44,9 persen masyarakat mendukung revisi UU KPK, sedangkan yang tidak setuju 39,9 persen, dan yang menjawab tidak tahu 15,2 persen.

"Hasil survei menunjukkan bahwa yang menyetujui untuk revisi UU KPK itu lebih banyak. Survei Kompas, 44,9 persen," ucap Moeldoko.

Soal kemungkinan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu untuk mencabut revisi UU KPK sesuai tuntunan mahasiswa, Moeldoko menyebut hal itu belum dibahas.

Baca: Akibat Kabut Asap, Aktivitas di Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya Terhenti Total

Lagipula, Moeldoko menegaskan, revisi UU KPK yang dilakukan pemerintah dan DPR ini demi menguatkan KPK.

Ia menilai, KPK bisa kuat jika diawasi dewan pengawas dan diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan.

"Jadi jangan melihat KPK itu dewa. Enggak ada, manusia. Kita perlu pemahaman semuanya, ada yang perlu kita perbaiki. Enggak ada upaya pemerintah untuk melemahkan," kata mantan Panglima TNI ini.(*)

Baca: Sekda Akan Antar SK Kenaikan Pangkat Guru se-Aceh, Catat Tanggal dan Waktunya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Moeldoko: KPK Bisa Menghambat Investasi

Editor: Hadi Al Sumaterani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved