Opini

Republik Korupsi  

Pertarungan soal revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini mengingatkan penulis pada kisah republik korupsi

Republik Korupsi   
IST
Zulfata, S.Ud., M.Ag , Direktur Badan Riset Keagamaan dan Kedamaian Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Zulfata, S.Ud., M.Ag

Direktur Badan Riset Keagamaan dan Kedamaian Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

 Pertarungan soal revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini mengingatkan penulis pada kisah republik korupsi. Dimana pada kisah tersebut terdapat sistem kenegararaan ditopang melalui prinsip-prinsip koruptif yang masif. Mulai dari sistem pemilihan, rancangan perundangan hingga mentalitas pelayanan publik yang menganggap bahwa korupsi dalam jumlah sedikit tidak menjadi masalah daripada korupsi dengan jumlah yang besar.

Tidak terhenti di situ, konsentrasi publik sengaja dikacaukan agar tak mendapat informasi yang jernih terkait upaya pemberantasan korupsi. Padahal, dampak buruk akibat korupsi mengakibatkan kesenjangan sosial politik mulai dari desa hingga ibu kota.

Pada rebublik korupsi tersebut, niat tidak ingin korupsi menjadi terpaksa harus korupsi karena tuntuan sistem politik yang sulit mempraktikkan politik bersih. Kekuatan politik hukum kenegaraan dikerahkan untuk membuka haluan bagi kesinambungan kebutuhan elite politik yang senantiasa melumpuhkan gerakan-gerakan antikorupsi dengan berbagai dalih pembelaan yang dipermainkan.

Distribusi kekuasaan yang berada dalam negara tampak diupayakan agar tidak terciptanya cheks and balance secara nyata. Yang diinginkan adalah penyaluran kekuasaaan terpadu melalui upaya titipan jabatan atau kekuasaan secara tersembunyi.

Pada kisah republik korupsi itu pula tergambarkan bahwa seluruh jabatan strategis publik hanya dapat diisi oleh subjek-subjek yang berada di lingkaran penguasa oligarki. Kondisi sedemikian secara tidak langsung menciptakan berbagai kompetisi atau fit and proper test secara semu. Artinya, siapa pun yang menduduki jabatan strategis kenegaraan nantinya akan terpaksa menyesuaikan diri dengan keinginan penguasa.

Praktik korupsi berjamaah yang ditutupi secara berjamaah sudah menjadi permainan biasa bagi elite politik republik korupsi. Dalil pencegahan korupsi lebih baik daripada pemberantasan justru menjadi kampanye unik bagi rupublik yang masif gemar korupsi. Padahal, jika di negara demokrasi Pancasila, langkah pencegahan  korupsi mesti berbandig lurus dengan upaya pemberatansannya.

Munculnya kesadaran merasa sedih bagi pejabat yang tertangkap korupsi lebih menguat daripada rasa sedih saat melihat dampak korupsi yang dilakukan pejabat. Usaha pencegahan beda tipis dengan aksi pembiaran praktik korupsi di tingkat elite. Demikianlah situasi tata pengelolaan antikorupsi di republik korupsi.

Dari kisah singkat di atas, bagaimana dengan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia? Yang jelas Presiden Joko Widodo dalam kepemimpinan jilid duanya masih sepakat bahwa praktik korupsi adalah musuh kita bersama. Argumen tersebut memang berasal dari presiden, bukan dari kekuatan yang berada di lingkaran presiden, apakah itu ada di parlemen ataupun di partai politik.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved