Opini

Analisis Masalah Prinsipil Anggaran APBA  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) selalu menjadi perhatian serta sorotan publik saat disampaikan, dibahas, dan disahkan

Analisis Masalah Prinsipil Anggaran APBA   
IST
Taufiq Abdul Rahim, Ketua LP4M Unmuha dan Pengajar FISIP Unsyiah

Oleh Taufiq Abdul Rahim, Ketua LP4M Unmuha dan Pengajar FISIP Unsyiah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) selalu menjadi perhatian serta sorotan publik saat disampaikan, dibahas, dan disahkan menjadi qanun (undang-undang). Seringkali masalah ini muncul pada akhir tahun anggaran ataupun menjelang usulan anggaran baru untuk tahun depan. Pada dasarnya anggaran belanja APBA ini merupakan kebijakan publik dialokasikan untuk memperhatikan kepentingan umum dan masyarakat Aceh.

Ini sejalan dengan pemahaman yang dinyatakan David Easton (1953) dalam tulisannya The Political System, the autoritative allocation of values for the whole society (alokasi nilai-nilai secara sah untuk seluruh anggota masyarakat).

Demikian juga keinginan agar menjadi program kegiatan yang efektif semestinya berisikan program yang bermanfaat bagi masyarakat, yang dilaksanakan pemerintah dengan melaksanakannya secara konsisten melalui badan serta lembaga yang bertanggung jawab, bukan sekadar melaksanakan pembangunan aktivitas hanya kepentingan politik, tetapi tetap memperhatikan kebijakan yang bernilai untuk masyarakat.

Secara tegas bahwa, kebijakan publik merupakan suatu hal yang sangat prinsipil sebagai aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk masyaraka, sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dalam berbagai program pembangunan serta kegiatan. Dalam hal ini kebijakan publik yang mekanismenya diatur melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi terhadap proses manajemen serta sistem yang berlaku dalam program pembangunan Pemerintah Aceh, melalui anggaran belanja pemerintah Aceh dalam bentuk APBA.

Hal ini semestinya harus mengacu, berpedoman serta memegang prinsip kepentingan masyarakat Aceh. Meskipun disadari serta dipahami oleh penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif sebagai orang ataupun kelompok yang diberikan amanah oleh rakyat sebagai pemimpin, seringkali mengabaikan nilai-nilai prinsipil yang berlaku, serta tidak menghargai tujuan yang sesungguhnya dalam pembangunan yang menggunakan anggaran belanja publik untuk kepentingan rakyat. Sehingga dalam praktiknya tetap bertujuan untuk kepentingan politik baik secara terus terang maupun tersamar, bahkan melakukan "zig-zag" yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, ternyata untuk kepentingan pribadi serta kelompoknya.

Dalam hal ini pula sesuai dengan kebijakan publik, juga melekat isu sebagai keikutsertaan praktik yang diterapkan sejalan dengan kebijakan strategis dari pemimpin yang berkuasa. Karena kebijakan juga adakalanya memiliki ciri terhadap ketidakpastian yang berlaku dalam masyarakat, apalagi jika mempunyai orientasi masa depan. Sehingga terhadap suatu kebijakan ditunutut untuk dapat menyesuaikan tuntutan lingkungan yang berubah dan berbeda, sebagaimana perlakuan undang-undang di tingkat pusat, peraturan daerah di tingkat daerah---Aceh berlaku Qanun.

Dengan demikian, kebijakan taktis operasional, ini merupakan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan  dalam jangka waktu yang pendek, dan berkaitan dengan penentuan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan, namun adakalanya tujuan inilah yang sering menjadi persoalan apabila ditelikung untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang lebih diutamakan.

Kebijakan teknis operasional merupakan kebijakan yang bersisi standar-standar yang harus diperlakukan, di samping itu sesuai dengan program pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta visi-misi yang diusung pada saat menjadi pimpinan (Gubernur Aceh). Dalam hal ini Farid Ali dan Andi Syamsu Alam (2002) menyatakan hasil yang bersifat deterministik yang diharapkan, seperti kebijakan intensifikasi dalam rangka perolehan pajak daerah (Pendapatan Asli Daerah/PAD).

Hal ini merupakan kebijakan teknis operasional, karena diharapkan juga ada dampak signifikan terhadap penerimaan asli daerah dari aktivitas perekonomian dan pembangunan. Ini merupakan imbal balik sebagai salah satu indikator keberhasilan penggunaan anggaran belanja pemerintah. Tujuan serta target ini semestinya dinyatakan jelas, transparan dan menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Aceh dalam penggunaan anggaran belanja publik melalui APBA.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved