Breaking News:

Demo Tolak Revisi UU KPK di Lhokseumawe, Gemuruh Tepuk Tangan Sambut Mahasiswa Papua

Kehadiran beberapa mahasiswa asal Papua dalam demo menolak revisi UU KPK di halaman gedung DPRK Lhokseumawe

SERAMBI/SAIFUL BAHRI
Mahasiswa asal Papua masuk ke lokasi demo di Depan Gedung DPRK Lhokseumawe, Selasa (24/9/2019). 

Kehadiran beberapa mahasiswa asal Papua dalam demo menolak revisi UU KPK di halaman gedung DPRK Lhokseumawe, Selasa kemarin memberi warna tersendiri. Kehadiran mereka sambil mengusung poster tentang Papua disambut sukacita, dan seketika terdengar gemuruh tepuk tangan dari seluruh peserta.

Sekitar seribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara yang menamakan diri 'Aliansi Mahasiswa Pasee', Selasa (24/9/2019) melakukan aksi demo di halaman gedung DPRK Lhokseumawe. Aksi tersebut sebenarnya bertujuan mengkritisi tentang UU KPK yang baru, meminta pertanggungjawaban pemerintah tentang asap, dan sejumlah hal lainnya.

Di tengah orasi, tiba-tiba muncul beberapa mahasiswa asal Papua yang selama ini berkuliah di Universitas Malikussaleh. Mereka masuk ke dalam kerumunan sambil mengusung beberapa poster tentang Papua. Di antaranya bertuliskan ‘Stop Bunuh Bangsa Papua’ dan ‘Stop Represif Bangsa Papua’.

Kemunculan beberapa mahasiswa asal Papua ini secara spontan disambut dengan gemuruh tepuk tangan dari para peserta aksi. Para mahasiswa bahkan memberi jalan kepada perwakilan mahasiswa asal Papua menuju bak mobil terbuka yang menjadi tempat berorasi.

Mereka berdiri di samping mobil sambil mengusung poster. Tak lama kemudian, salah satu mahasiswa asal Papua ikut naik ke atas mobil dan ikut berorasi.  Awalnya, ia menyuarakan tentang kabut asap, RKUHP, dan sejumlah tuntutan lain, hingga akhirnya berorasi tentang kondisi di Papua.

Perwakilan mahasiswa Papua, Ronald Orawiyauta, saat ditanya wartawan mengatakan, pihaknya mengharapkan kepada Pemerintah Pusat agar menarik kembali pasukan TNI yang dikirim ke tanah Papua. “Kami meminta, tolong tarik kembali TNI yang dikirim ke Papua. Masyarakat di Papua sangat tertekan dan tak bisa beraktivitas,” kata Ronald.

Ia juga mengharapkan Presiden Jokowi agar membuka mata terhadap kejadian-kejadian di Papua. “Kami masyarakat Papua 90 persen memilih Pak Jokowi. Dengan kondisi hari ini, kami kecewa. Pak Jokowi kita harap agar membuka mata dengan kejadian-kejadian di Papua. Jangan bilang hoaks, karena kejadian sebenarnya memang seperti itu,” harap Ronald Orawiyauta.

Seperti diketahui, Pemerintah saat ini tengah menghadapi tiga persoalan besar, yaitu masalah kabut asap, demontrasi besar-besaran mahasiswa yang menolak beberapa rancangan undang-undang, salah satunya revisi UU KPK, serta gejolak yang meletus di Tanah Papua.

Baru-baru ini, kerusuhan pecah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Kerusuhan tersebut tak hanya merusak bangunan dan fasilitas umum, bentrokan yang terjadi ternyata juga mengakibatkan korban jiwa.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Selasa (24/9/2019) mengatakan, sebanyak 26 orang dilaporkan meninggal dunia, 22 di antaranya merupakan pendatang dan empat orang lainnya merupakan masyarakat asli Papua. Selain korban meninggal dunia, Tito juga menyebut bahwa ada 66 orang terluka.

Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja mengatakan aksi anarkistis di Wamena dipicu kabar hoaks tentang seorang guru yang mengeluarkan kata-kara rasis di sekolah. "Wamena minggu lalu ada isu, ada guru yang mengeluarkan kata-kata rasis sehingga sebagai bentuk solidaritas mereka melakukan aksi," ujar Rudolf, Senin (23/9).(saiful bahri)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved