Salam

Premi JKA Rp 1,1 T Siapa Pemanfaatnya?  

Kepala Inspektorat Aceh, Ir Zulkifli mengatakan, program JKA perlu dievaluasi karena anggarannya terus meningkat setiap tahun

Premi JKA Rp 1,1 T Siapa Pemanfaatnya?   
FACEBOOK
Anggota DPRA, Asrizal H Asnawi. 

KEPALA Inspektorat Aceh, Ir Zulkifli mengatakan, program JKA perlu dievaluasi karena anggarannya terus meningkat setiap tahun, sedangkan penerimaan Aceh dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) maupun bantuan pemerintah pusat semakin terbatas.

Data kepesertaan JKN dan JKA yang mencapai 4,1 juta jiwa ternyata juga mendapat sorotan dari kalangan DPRA. 

Penerimaan PAA setahun sekitar Rp 2,3-2,6 triliun. Lalu, dana otsus saat ini sekitar Rp 8 triliun.

Anggaran untuk premi JKA terus membengkak, dari Rp 550 miliar tahun 2019 naik menjadi Rp 1,1 triliun untuk tahun 2020. 

“Kondisi ini harus disikapi dari sekarang. Karena bila tidak, Pemerintah Aceh bisa mengalami kesulitan dalam pembiayaan program prioritas, dan unggulan, serta strategis ke depannya," papar Zulkifli.

Kemudian, Badan Anggaran (Banggar) DPRA akan mempertanyakan data peserta asuransi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang berjumlah 2 juta orang kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh dan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pasalnya, jumlah peserta asuransi kesehatan di Aceh yang ditanggung pemerintah saat ini sudah jauh melampui jumlah penduduk miskin yang ditaksir 830.000 orang.

Ini belum lagi dengan adanya 2,1 juta warga Aceh yang premi asuransinya ditanggung pemerintah pusat melalui program JKN.

Untuk mengusut kevalidan 4,1 juta peserta JKA/JKN di Aceh,sejumlah dewan yang terpilih kembali, seperti Asrizal H Asnawi, T Irwan Johan, Abdurrahman, H  Ibrahim, dan Kartini, menggagas pembentukan panitia khusus (Pansus) kepesertaan JKN dan JKA.

“Tujuan pansus JKA dan JKN yag kita buat nanti adalah untuk mengetahui peserta JKN yang diberikan pemerintah untuk masyarakat Aceh sebanyak 2,1 juta itu, untuk kalangan mana saja. Selanjutnya, kepesertaan JKA sebanyak 2 juta orang yang premi asuransi kesehatannya dibayar melalui sumber dana APBA setiap tahun itu, untuk kalangan mana saja. Sebab, sampai kini, pihak BPJS Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Aceh yang dimintai presentasi data kepesertaan JKN dan JKA sebanyak 4,1 juta jiwa itu, belum bisa menunjukkannya kepada Banggar DPRA maupun ke Komisi VI DPRA yang membidangi kesehatan,” tukas anggota DPRA itu.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved